Trotoar Margonda Depok Dilebarkan, DPRD: Tak Aksesibel

Ketua Fraksi PDIP ini mengatakan, munculnya problem di wilayah Margonda karena strategi pemerintah kota selama 15 tahun terakhir.

"Yang menjadikan Margonda center kan pemerintah kota, enggak bangun lagi tempat-tempat yang lain. Seolah olah semuanya pusat pertumbuhan ekonomi ada di Margonda, entah apa. Karena ketika warga itu punya kebiasaan ke Margonda untuk keperluan hidupnya, untuk kehidupan sosialnya, dan ketika itu diperlebar, mengakibatkan akses kendaraan berkurang dan solusinya apa," kata dia.

Lanjut Ikra, hal ini sama seperti kebijakan yang ada di Perda Transportasi tentang kepemilikan garasi.

"Kira kira konsekuensinya seperti ini, Anda enggak bisa beli mobil lebih dari kemampuan garasi. Jadi kalau garasi Anda satu ya Anda nggak bisa beli mobil dua karena mobil Anda enggak bisa parkir di jalan atau lingkungan. Ya oke saya sih enggak masalah, misalnya larangan bahwa warga Kota Depok enggak boleh punya mobil sama sekali ya juga enggak masalah, tapi pemerintah siapin apa buat kita, hak kita untuk bergerak berpindah di dalam satu kota ya dalam rangka mencari kehidupan dan sebagainya," katanya.

Memang, kata Ikra, dalam proyek penataan trotoar ini tidak ada larangan seperti di Perda Transportasi, tetapi harus ada upaya pemerintah untuk menyediakan layanan transportasi publik yang memadai jika timbul dampak ke depannya.