Di Depan Pemimpin Eropa yang Gugat Kebijakan Nikel, Jokowi: Jangan Ada Pemaksaaan

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan kemitraan negara-negara anggota ASEAN dan Uni Eropa (UE) harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan dalam menjalin kemitraan antara ASEAN dan UE.

Pernyataan tegas itu disampaikan Presiden Jokowi di depan para pemimpin ASEAN dan UE saat memberikan sambutan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa (EU) di Brussels, Belgia, Rabu (14/12/2022) waktu setempat. Pidato Jokowi disampaikan dalam bahasa Indonesia.

"Jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours," kata Presiden seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden dari Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Pidato Presiden Jokowi itu disampaikan saat Organisasi Perdagatangan Dunia (WTO) memenangkan gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan eskpor nikel oleh Indonesia.

Dalam putusannya, panel WTO menyatakan larangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan domestik yang mengharuskan semua bijih nikel untuk dimurnikan di Indonesia, dinyatakan tidak sejalan dengan aturan perdagangan global.

Terkait putusan itu, Pemerintah Indonesia resmi mengajukan permohonan banding. Banding pemerintah Indonesia atas kasus sengketa dengan Uni Eropa itu telah disampaikan ke WTO pada Senin (12/12/2022).

Presiden Jokowi mengatakan bahwa selama 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa telah membuahkan hasil yang baik. Namun, di sisi lain, Kepala Negara juga mengakui bahwa tidak semua kemitraan baik-baik saja sehingga banyak perbedaan yang harus diselesaikan.