IPW Minta Polri Usut Kasus Tambang Ilegal di Konawe Utara

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri mengusut tambang ilegal yang marak terjadi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan, tambang ilegal telah merampas hak warga negara terkait lingkungan hidup, pemasukan negara, serta keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melaporkan ada sebanyak 50 perizinan tambang di Konawe Utara, termasuk di Blok Mandiodo. 

Sugeng menyatakan, aktivitas penambangan yang di luar rencana kerja merupakan penambangan ilegal. Meski sudah memiliki IUP (izin usaha pertambangan), aktivitas di pertambangan itu harus didampingi dengan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan lembaga terkait.

"Di sini ada pelanggaran hukum di Blok Mandiodo. Kita cek, apakah ada perkara yang naik di pengadilan terkait konsesi lahan Antam. Ternyata tidak ada. Maka ada kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara," ujar Sugeng di Jakarta, Sabtu (11/2/2023).

Secara tegas, Sugeng pun meminta aparat penegak hukum menangkap kontraktor tambang yang beroperasi di Blok Mandiodo Konawe Utara yang melanggar hukum. Bahkan, Sugeng meminta Polri mengusut kasus ini, termasuk menindak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang.

"Saya meminta presiden memerintahkan menko polhukam untuk mengoordinasi kepolisian, aparat keamanan, kemudian instansi terkait untuk bisa memikirkan prinsip kepentingan negara termasuk di dalamnya ada penduduk lokal, lingkungan dan pajak. Apabila tidak dilakukan penindakan hukum, Dirtipidter harus diganti," tegasnya.

Sementara itu, peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menyatakan, modus kepentingan aparat penegak hukum dalam industri pertambangan sangat kuat. Bambang menduga aparat turut bermain mem-back up perusahaan tambang.

"Saya melihat ada pola-pola masuknya aparat di industri pertambangan, modusnya awalnya menjaga keamanan. Seiring waktu ada perubahan pola, aparat masuk ke sana ingin mendapatkan bagian jatah dari perusahaan tambang itu. Padahal kita tahu, ada aturan yang melarang aparatur sipil negara atau aparat untuk memiliki usaha disana," ujar Bambang.

Penyalahgunaan wewenang ini, kata Bambang, tidak bagus bagi iklim industri serta menjadi catatan merah bagi institusi kepolisian. Ia pun mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyelesaikan persoalan tambang ilegal.

"Kita menunggu langkah konkrit dari Kapolri untuk bisa menyelesaikan perkara di sektor pertambangan ilegal, kita dorong Kapolri untuk tegas mengatasi persoalan ini, jangan sampai mengganggu kepentingan politik di 2024 nanti," tegasnya.

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Muhammad Jamil, melaporkan ada sebanyak 50 perizinan tambang di Konawe Utara. Ia melihat penambangan di kawasan hutan Blok Mandiodo cenderung dibiarkan oleh aparat penegak hukum. Rakyat bahkan harus berebut ruang hidup dengan industri tambang di sana.

Ia meminta pemerintah untuk menjamin ruang lingkungan hidup bagi warga setempat, kesejahteraan mereka termasuk memberikan fasilitas akibat dampak bencana industri.