Luhut Minta Kepala Desa Tidak Berpolitik Praktis

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Luhut Binsar Pandjaitan meminta para kepala desa untuk tidak berpolitik praktis.

Luhut menegaskan, alih-alih berpolitik praktis, para kepala desa diminta membantu langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah pusat. Salah satunya melalui program pendidikan.

"Program Gasing matematika dan fisika yang sudah mulai jalan di seluruh Indonesia yang kami dan Kementerian Pendidikan inisiasi, itu saya minta kalian bantu yang konkret. Jangan Anda berpolitik praktis," kata Luhut dalam sambutan HUT ke-9 Undang-Undang Desa di Parkir Timur Senayan Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (19/3/2023).

Luhut mengatakan apabila para kepala desa dan perangkatnya bisa menjalankan program dari pemerintah, niscaya masyarakat desa akan sejahtera. Selain itu, Luhut mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dana desa bisa lebih berpihak kepada masyarakat pedesaan.

"Selain itu, regulasi yang disusun pun bisa lebih mudah, sehingga menghasilkan sistem pengelolaan dana desa efektif, efisien dan akuntabel," kata Luhut.

"Mengenai UU Desa dan seterusnya biarlah nanti diproses dengan baik dan dilakukan dengan tenang. Jangan kita menimbulkan pertikaian di antara sesama kita. Saya sebagai Ketua Dewan Penasehat Apdesi dan bagian dari pemerintahan ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian," katanya.

Luhut bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Anggota Dewan Pembina Apdesi, Tito Karnavian tengah mengusahakan agar kepala desa memiliki cap. Pasalnya, selama ini stempel yang digunakan para perangkat desa hanya berupa tulisan nama desa masing-masing.

"Kami dengan Pak Tito bekerja. Di samping permintaan Anda semua yang sudah kami proses, tinggal satu lagi yang belum, yaitu cap kepala desa. Tapi saya dan Pak Tito sudah bekerja mengarahkan itu dan Presiden sudah memberikan perintah untuk kita selesaikan," jelas Luhut.