Sri Mulyani Tidak Ikut Rapat Komisi III DPR soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Besok

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan pihaknya akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite TPPU, Rabu (29/3/2023) sore. Raker tersebut digelar untuk meminta penjelasan Mahfud MD terkait transaksi janggal di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun.

"Rapat besok Rabu jam 15.00 WIB," ujar Bambang Pacul di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Raker besok tidak akan dihadiri Menkeu Sri Mulyani. Bambang mengatakan Komisi III DPR masih fokus dengan Mahfud MD dan Kepala PPATK dalam raker besok.

Jika penjelasan Mahfud MD dan PPATK belum jelas dan terdapat dugaan aliran dana ke pejabat pajak, kata Bambang, Komisi III DPR akan mendatangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Ini baru Ketua dan Kepala Komite TPPU dan Kepala PPATK setelah itu baru enggak clear, 'oh ini ada uang aliran dana' misalnya, kita panggil kalau ada kaitannya dengan pajak kita panggil Sri Mulyani," tegas Bambang.

Bambang juga memastikan raker besok akan digelar secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Menurut dia, hasil rapat besok akan menentukan apakah DPR akan mengambil hak interpelasi atau tidak.

"Kalau enggak bisa dilaksanakan akan menggunakan hak pengawasannya lebih tinggi lagi, satu step lebih tinggi lagi, misalnya apa Pak Pacul, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat," ungkap dia.

Lebih lanjut, Bambang berharap Mahfud MD membuka data-data transaksi mencurigakan di Kemenkeu tersebut secara gamblang. Hal tersebut untuk mencegah rakyat berpikir yang aneh-aneh.

"Itu akan mencecar angka Rp 349 triliun dalam saksi tersebut, jangan sampai rakyat berpikir nanti ada yang aneh-aneh," kata Bambang.