Sinergi dan Inovasi Jaga Laju Inflasi Nasional

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi. Sebab hal ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Upaya pengendalian inflasi tidak hanya berasal dari BI melalui kebijakan suku bunga acuan namun dijalankan secara terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari Kementerian/Lembaga di pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Pemerintah menugaskan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan. Langkah tersebut diwujudkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

"Di negara manapun pengendalian inflasi biasanya hanya dilakukan dari satu, dari bank sentral. Lewat apa? Kenaikan suku bunga, lewat nilai tukar, tanya di negara manapun pasti memakai itu. Kalau kita (Indonesia), kombinasi kebijakan moneter, fiskal, dan pengecekan di lapangan secara langsung," ucap Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara pada Kamis (31/9/2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Juli 2023 tercatat 3,08% (yoy). Angka ini menunjukkan bahwa inflasi telah kembali dalam kisaran sasaran 3,0±1%, sehingga menjadi yang terendah di antara negara anggota G20. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak dalam mengendalikan harga barang dan jasa.

Salah satu komponen yang diwaspadai dalam pengendalian inflasi adalah komponen harga pangan bergejolak. Apalagi fenomena El Nino diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun 2024. Joko Widodo mengatakan 19 negara sedang mengencangkan ikat pinggang untuk mengantisipasi dampak El Nino. Langkah tersebut dilakukan melalui pembatasan ekspor komoditas daging, beras, minyak, jagung, gula, dan tepung. Hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

"Kita (Indonesia) juga sama, masing-masing harus bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita. Karena minta bantuan, atau bukan bantuan, mau membeli beras atau gandum dari negara lain yang sudah setop ekspornya, sudah enggak bisa," tutur Joko Widodo.

Fenomena El Nino yang berdampak pada kekeringan ekstrem diprediksi masih akan berjalan sampai awal tahun 2024. Catatan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) indeks harga beras naik 129,7% pada Juli 2023. Guna mengantisipasi hal ini, pemerintah akan memberikan bantuan pangan pada September 2023. Bantuan akan didistribusikan dimana satu keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras.

"Sehingga setiap bulan akan keluar 210 ribu ton. Setiap bulan selama tiga bulan yaitu September, Oktober, November, akan terus diberikan bantuan pangan berupa beras kepada 21,3 juta penerima manfaat," kata Joko Widodo.

Joko Widodo mendorong kepala daerah untuk memastikan stabilitas harga hingga distribusi pasokan beras ke masyarakat. Saat harga barang dan jasa terkendali akan terhubung langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

"Dengan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun. Target inflasi tahun depan 2,5 ± 1%. Ini yang saya harapkan, jadi jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu akan sangat memberatkan masyarakat," tutur Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah bersama BI menyelenggarakan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023. Acara dihadiri oleh TPIP dan TPID secara daring maupun luring di Istana Negara. Rakornas ini bertujuan untuk memperkuat sinergi kebijakan antarlembaga dalam pengendalian harga, termasuk mempertajam berbagai inovasi dalam stabilitas harga.

Gubernur BI Perry Warjiyo pada acara Rakornas Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Kamis (31/8/2023) 

"Kami meyakini inflasi yang rendah sebagai faktor sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia serta kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Perry.

Perry menambahkan kondisi inflasi pada tahun 2023 turun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Pada Juli 2023 inflasi sebesar 3,08% secara year on year (yoy) dan sudah masuk dalam kisaran target pemerintah yang sebesar 3 ± 1%. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan inflasi pada akhir tahun 2023 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3 ± 1% dan menurun menjadi 2,5 ± 1%- pada tahun 2024.

"Pencapaian ini terjadi karena eratnya Sinergi pengendalian inflasi antara pusat dan daerah serta konsistensi kebijakan bank Indonesia dalam tim pengendalian pusat inflasi pusat dan daerah termasuk kesuksesan GNPIP," tutur Perry.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan pihaknya menyadari betul pentingnya pengendalian inflasi secara terpadu, sistematis, masif, serta berkelanjutan. Dalam hal ini TPID dan TPIP memegang peranan vital saat menjaga ketersediaan pasokan dan harga barang. Pemerintah Provinsi Bengkulu memfasilitasi kinerja TPID untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa.

"Jalankan kolaborasi program dan inovasi tidak bisa parsial tetapi melibatkan banyak pihak dan dilakukan semua wilayah," ucap Rohidin.

Dia mengatakan pihaknya melakukan beberapa inovasi terkait pengendalian inflasi yaitu program beras untuk ASN, smart farming untuk bawang merah, hingga program memanfaatkan pekarangan sekolah untuk penanaman cabai.

"Dari sisi ketersediaan kami pastikan di lapangan, kami lakukan inovasi secara masif. Alhamdulillah sejak beberapa tahun terakhir kami selalu mendapatkan predikat yang terbaik untuk Sumatera," tutur Rohidin.

Presiden Joko Widodo foto bersama dengan kepada kepala daerah penerima TPID Award pada rangkaian acara Rakornas Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Kamis (31/8/2023) 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menekankan pentingya kerjasama untuk mengendalikan stok, memastikan distribusi, dan bekerjasama dengan pemerintah daerah lainnya yang memiliki stok pangan yang berlebih. Pengendalian inflasi merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah. Apalagi inflasi DKI Jakarta cukup berpengaruh ke inflasi nasional.

"Ke depan harus kami perkuat lagi sehingga bisa mempertahankan apa yang diinginkan pemerintah pusat terhadap pengendalian inflasi," kata Heru.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan pihaknya terus melakukan sinergi melalui TPID. Langkah pengendalian inflasi dilakukan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga melakukan menyiapkan anggaran dalam membantu para petani melalui subsidi.

"Kami tetap terus pantau terutama yang memang sangat menyumbang inflasi seperti beras dan cabai. Kami pantau terus ke depannya agar harga bisa stabil, produknya cukup dan distribusi juga lancar," kata Ipuk Fiestiandani.

Dia mengapresiasi kinerja TPID Kabupaten Banyuwangi yang konsisten bersama-sama menjaga inflasi. Dengan sinergi ini diharapkan akan memperkuat rantai pasok dan menjaga kestabilan harga.

"Mudah-mudahan ini semakin menguatkan kami untuk menjaga hasil panen di daerah Banyuwangi ketersediaan dan distribusi agar inflasi Banyuwangi tetap terjaga," tutur dia.

Berikut daftar pemerintah daerah yang menerima TPID award di Istana Negara pada Kamis (31/8/2023).

TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2022:
Kabupaten Tanah Datar (Sumatera)
Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Bali)
Kabupaten Landak (Kalimantan)
Kabupaten Minahasa (Sulawesi)
Kabupaten Sabu Raijua (Nusra Maluku Papua)

TPID Kab/Kota Terbaik 2022:
Kota Palembang (Sumatera)
Kabupaten Banyuwangi (Jawa Bali)
Kota Tarakan (Kalimantan)
Kabupaten Bone (Sulawesi)
Kota Kupang (Nusra Maluku Papua)
TPID Provinsi Terbaik 2022:
Provinsi Bengkulu (Sumatera)
Provinsi DKI Jakarta (Jawa Bali)
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalimantan)
Sulawesi Selatan (Sulawesi)
Nusa Tenggara Timur (Nusra Maluku Papua)