BNPT: Motif Terorisme Politik, Bukan Agama

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris menegaskan, motif terorisme adalah politik, bukan agama, sehingga tidak bisa dikaitkan.

Untuk itu, Irfan Idris mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada lantaran kelompok teroris biasanya akan memaksakan kehendak dengan tujuan utama mengubah ideologi.

"Padahal ideologi kita kan Pancasila, bukan agama, bukan khilafah," ucap Irfan Idris dalam diskusi kelompok forum terkait peran media massa dalam pencegahan paham radikal terorisme, di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Irfan Idris menuturkan, Indonesia sudah berbentuk pemerintahan dan kebangsaan, sehingga bukan merupakan negara keagamaan. Jika Indonesia keluar dari konsep tersebut, empat konsensus dasar kebangsaan akan rusak.

Empat consensus itu, adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selama tahun politik, BNPT juga tetap meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong kesadaran dan ketahanan komunitas terhadap paham radikal terorisme guna mencegah berbagai aksi terorisme yang akan merusak pesta demokrasi.

"BNPT independen dan nonpartisan. Kami tidak masuk ke narasi politik, tetapi tetap kami tingkatkan kesadaran masyarakat," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Irfan mengatakan, media massa menjadi salah satu instrumen penting yang dapat membantu pemerintah dalam penanggulangan terorisme.

Pasalnya, media massa dapat berperan dalam deteksi dini dan memperkuat daya tangkal masyarakat dari penyebaran ideologi radikal terorisme.

“Kita sadar betapa pentingnya media dalam memberikan opini kepada publik yang akurat dan berimbang. Media massa memiliki peran memberi pemahaman yang benar dan tepat mengenai isu terorisme kepada masyarakat,” ujar Irfan Idris.

Ia menguraikan, banyak sekali modus dan pola yang dilakukan oleh kelompok radikal terorisme, baik secara terbuka maupun tertutup.

Metamorfosa dan transformasi gerakan radikal ini terus berubah dalam bentuk organisasi dan pola gerakannya.

“Ada yang bergerak dengan kamuflase dakwah seperti Khilafatul Muslimin (KM) dengan mempolitisasi dan mengideologisasi agama untuk mengganti dasar negara,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, ada pula modus donasi kemanusiaan dan kotak amal seperti yang sudah terendus aparat penegak hukum.

Pada intinya, semua pola dan modus ini bertujuan untuk membangun kekuatan politik dalam rangka membuat perubahan secara drastis. Hal itu jelas mengganggu kedaulatan negara dan keamanan masyarakat.