Buka IIGCE 2024, Jokowi Keluhkan Kesulitan Izin Proyek PLTP

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keluhannya mengenai kesulitan dalam mengurus izin proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) bumi di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/9/2024).

Jokowi menyoroti proses perizinan PLTP yang rumit menghambat pengembangan energi panas bumi di Indonesia, yang memiliki potensi sekitar 40% dari total cadangan energi panas bumi dunia.

"Bayangkan jika harus menunggu hingga 5-6 tahun hanya untuk memulai konstruksi. Jika investor tidak sabar, mereka pasti enggan untuk melanjutkan proyek tersebut. Bahkan saya sendiri merasa tidak kuat menunggu selama itu. Meskipun banyak yang mengatakan harus sabar, menunggu 6 tahun sangatlah berat," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi merinci bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, yaitu sekitar 24.000 megawatt (MW) atau 40% dari cadangan dunia, saat ini hanya sekitar 11% dari potensi tersebut yang telah dimanfaatkan.

Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam langkah-langkah global menuju ekonomi hijau, pengembangan industri ramah lingkungan, dan transisi ke energi hijau. Namun, ia juga menyadari tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk masalah keterjangkauan harga, keadilan akses masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang belum sepenuhnya terbuka.

"Saya memahami bahwa dunia usaha pasti memiliki kalkulasi dan pertimbangan sendiri terkait turnover, keuntungan, dan faktor-faktor lainnya," tambah Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa perubahan iklim merupakan masalah bersama yang perlu ditangani baik oleh negara berkembang maupun negara maju.

"Oleh karena itu, saya berharap forum ini dapat menghasilkan terobosan besar yang memungkinkan kita untuk berbagi risiko, beban, dan keuntungan secara seimbang, serta mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek," jelas Jokowi.