MTI: Tol Laut Gagasan Jokowi Kurangi Disparitas Harga

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai bahwa tol laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mengurangi disparitas alias perbedaan harga di setiap daerah. Namun, dampak tol laut ini diharapkan dapat lebih luas.

Diketahui, tol laut merupakan jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan program ini yaitu untuk menurunkan disparitas harga terhadap barang-barang tertentu antara daerah dan pulau yang satu dengan lainnya.

Program ini telah tertuang pada Perpres Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Perpres Tol Laut).

"Tol laut ini secara umum dia berhasil menurunkan harga di kawasan-kawasan pelabuhan yang dia kunjungi," kata Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan MTI Djoko Setijowarno kepada Beritasatu.com, Rabu (18/9/2024).

Djoko mengatakan, agar dampak dari tol laut dapat lebih meluas, maka harus menyentuh daerah pedalaman. Sebab, menurutnya, tol laut saat ini dampaknya lebih cenderung terasa di daerah sekitar pelabuhan.

Menurutnya, untuk menyentuh daerah pedalaman dan agar disparitas harga turun, maka setidaknya diperlukan angkutan umum subsidi yang bergerak ke wilayah tersebut. Di samping itu, pengawasan ketat juga harus dilakukan.

"Saya sebelumnya dari Wamena ternyata harga satu botol air mineral itu masih Rp 25.000. Padahal di sana sudah ada angkutan barang subsidi. Kalau tidak diawasi di daerah terjadi seperti ini, harus diawasi. Ketika dievaluasi benar atau tidak harga itu, karena kalau sudah disubsidi kok masih mahal. Jadi perlu pengawasan," tuturnya.

Djoko juga berharap agar pemerintah memperhatikan jaringan jalan di kabupaten-kabupaten yang kerusakannya masih cukup tinggi. Sebab, kondisi jalan yang baik akan mengembangkan distribusi logistik hingga ke daerah pedalaman.

"Kalau itu memang sudah bagus logistik ini kan tidak hanya di pelabuhan yang disinggahi tol laut, tetapi bisa ke pedalaman, itu kalau dia untuk darat," tuturnya.

Selain itu, kata Djoko, konsep tol laut seharusnya juga bisa mencapai pulau-pulau terpencil. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan kapal feeder untuk ke pulau-pulau yang lebih kecil.

"Misalnya di kepulauan Maluku karena di sana banyak pulau-pulau kecil yang tidak semuanya disinggahi oleh tol laut. Jadi feeder itu di kepulauan. Modelnya dua ada yang di darat, tetapi ada feeder juga yang kapal. Itu yang dibutuhkan," terangnya.

Lebih lanjut, Djoko turut menyoroti mekanisme pengiriman muatan logistik melalui tol laut yang tingkat okupansinya sering kali tidak seimbang ketika melakukan pengiriman dan saat angkutan balik ke daerah asal.

Menurutnya, ini merupakan pekerjaan rumah lainnya dalam program tol laut sehingga harapannya ketika diperbaiki dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Pemerintah daerah pun disebut harus turut serta agar persoalan tersebut terselesaikan.

"Ini juga sering monitor ke daerah, yang kurang itu kembalinya tadi masih kosong. Di kawasan Timur memang harus ada barang-barang yang dibutuhkan oleh wilayah barat. Ada rumput laut, ada garam, kan menjadi salah satu bagian yang bisa untuk dikembalikan," pungkasnya.