Isu Politik-Hukum Terkini: Bubarkan Ormas Preman hingga Jaksa Dibacok

Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik-hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Minggu (25/5/2025) hingga pagi ini. Sikap Ketua DPR Puan Maharani yang mendesak pemerintah untuk segera membubarkan ormas preman menarik perhatian publik.

Isu hukum lainnya yang menjadi sorotan pembaca, adalah terkait jaksa dibacok di Serdang Bedagang, Sumatera Utara. Padahal kejaksaan kini sudah dijaga oleh TNI. Apa kata Kejagung?

Simak 5 Top Isu Politik-Hukum Terkini di Beritasatu.com:

1. GRIB Kuasai Lahan BMKG, Ketua DPR Desak Pemerintah Bubarkan Ormas Preman

Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera membubarkan ormas preman yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban. Hal ini disampaikan Puan menanggapi pendudukan lahan milik BMKG di Tangerang Selatan oleh GRIB Jaya.

“Kalau memang berbau premanisme, ya segera bubarkan. Jangan sampai negara kalah oleh aksi-aksi premanisme,” kata Puan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

2. DPR Minta Dukungan China untuk Akhiri Genosida Israel di Gaza

Perdana Menteri China (PM) Li Qiang mengunjungi gedung DPR, Senayan, Jakarta setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto, Minggu (25/5/2025). Ketua DPR Puan Maharani meminta dukungan PM China untuk mengakhiri genosida Israel di Gaza, Palestina.

"Meminta dukungan kepada China, bagaimana agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan adanya two state solution (solusi dua negara)," kata Puan saat memberikan keterangan pers seusai menjamu PM Li Qiang.

3. Jakarta Menyala: 5 Gebrakan Pramono-Rano Karno dalam 100 Hari

Isu politik-hukum terkini selanjutnya yang menyedot perhatian pembaca, adalah capaian 100 hari kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta. Sejumlah program strategis yang dijalankan pasangan dari PDIP ini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta.

Lima program yang sudah dijalankan Gubernur Pramono dan Wagub Rano Karno di Jakarta, adalah pengembangan transportasi terintegrasi, kebijakan ASN naik transportasi umum, menggratiskan biaya transportasi umum untuk 15 golongan masyarakat, transformasi digital, dan Manggarai Berselawat untuk menekan tawuran.

4. Komnas HAM Ungkap Fakta Mengejutkan, TNI Janji Evaluasi Ledakan Garut

TNI AD menyatakan akan mengevaluasi secara menyeluruh prosedur pemusnahan amunisi afkir menyusul temuan Komnas HAM terkait ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat. Insiden tersebut, menewaskan 13 orang, termasuk tujuh warga sipil.

Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan TNI AD terbuka terhadap semua masukan dan menjadikan temuan Komnas HAM sebagai bahan evaluasi. “Kami menghargai setiap masukan konstruktif dan akan mempertimbangkannya dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya, Sabtu (24/5/2025).

Sebelumnya, Komnas HAM menemukan ada keterlibatan warga sipil yang diupah secara harian oleh TNI dalam pemusnahan amunisi di Garut. Mereka tidak dibekali alat pelindung diri. 

5. Jaksa di Deli Serdang Dibacok, Kejagung: Insiden Terjadi di Luar Dinas

 Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menegaskan pengawalan resmi terhadap para jaksa dalam menjalankan tugas sebagai bentuk perlindungan dari negara.

Pernyataan ini merespons insiden penyerangan terhadap jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang terjadi di luar jam dinas, tepatnya di ladang sawit milik jaksa Jhon Wesli Sinaga di Kecamatan Kotarih, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Sabtu (24/5/2025).

“Kalau saat bertugas, jaksa selalu dikawal. Namun, kejadian ini terjadi di luar dinas,” jelas Harli saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Ia menjelaskan, pengamanan terhadap jaksa terutama dalam penanganan perkara pidana di persidangan dilakukan oleh kepolisian untuk menjamin keamanan selama proses hukum berlangsung.

Demikian isu politik-hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.