Novel Baswedan Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara

Jakarta, Beritasatu.com – Mantan penyidik KPK Novel Baswedan ditunjuk sebagai wakil ketua Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Satgas khusus ini diisi sejumlah mantan pegawai KPK yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.

Anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap mengatakan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk oleh kapolri fokus kerjanya mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor untuk mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin langsung oleh Herry Muryanto selaku kepala dan Novel Baswedan selaku wakil kepala,” kata Yudi yang juga mantan penyidik KPK dikutip dari keterangannya, Senin (16/6/2025).

Satgas itu beranggotakan mantan pegawai KPK yang sudah berpengalaman dalam menangani berbagai kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan yang baik. 

Menurut yudi, selama 6 bulan satgassus telah berkordinasi dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM. Terbaru, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ikut turun langsung melihat situasi lapangan di pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali pada 11-13 Juni 2025.

Ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan Hotman Tambunan menyatakan di sektor perikanan masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, satgassus menyinergikan dan mendampingi para pemangku kepentingan (stakeholder) lintas instansi, lembaga dan kementerian baik pusat maupun daerah, yaitu KKP, Kemenhub, dan pemerintah provinsi.

Satgassus berusaha untuk memetakan masalah, menawarkan serta mengawal solusi agar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan meningkat.

Satgassus sudah mengunjungi Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, dan Pelabuhan Benoa, Bali. 

Adapun permasalahan yang perlu segera diselesaikan untuk meningkatkan PNBP, kata dia, antara lain masih banyaknya kapal-kapal penangkap ikan di bawah atau di atas 30 GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut, tetapi belum mempunyai izin penangkapan ikan.

“Dengan demikian atas ikan hasil tangkapan kapal tak berizin tersebut tidak dapat dipungut PNBP-nya. Beberapa kapal tersebut memang telah mengajukan perizinan, tetapi masih terkendala dan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama,” katanya.

Solusi yang Direkomendasikan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara:

1. Perlu peningkatkan kapasitas pemerintah untuk memproses penyelesaian perijinan kapal penangkap ikan agar lebih cepat.

2. KKP melalui penyuluh-penyuluh perikanan agar melakukan sosialisasi dan pembinaan pada pemilik-pemilik kapal untuk segera memproses perizinan penangkapan ikannya.

3. Pemerintah provinsi segera mengalihkan perizinan ke pusat untuk kapal-kapal di bawah 30 GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut. 

Dalam waktu dekat hal konkret yang akan dijalankan para pihak untuk mengimplementasikan solusi tersebut adalah:

1. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan Perikanan akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) sehingga pelaksana pengukuran kapal perikanan dapat dilakukan oleh KKP. 

2. KKP secara sendiri atau bekerja sama dengan pemerintah provinsi akan membuka gerai-gerai pelayanan perizinan di Pelabuhan-pelabuhan perikanan untuk memberi kesempatan pada pemilik kapal memproses perizinannya. Dalam waktu dekat akan dilakukan di Pelabuhan Perikanan Bronjong, Lamongan, Jawa Timur dan Bali.

Menurutnya, dengan bertambahnya kapal-kapal perikanan yang telah berizin, maka akan makin bertambah PNBP atas penangkapan ikan sehingga akan meningkatkan penerimaan negara.

Setelah KKP memberikan kesempatan yang luas pada pemilik kapal untuk memproses perizinannya, satgassus menyarankan agar pengawasan dan penegakan hukum ditingkatkan untuk kapal yang masih menangkap ikan secara ilegal.