Brasil Ancam Gugat Pemerintah Terkait Juliana Marins, Ini Respons Puan

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengambil langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang berlaku apabila ada upaya hukum dari Pemerintah Brasil terkait kematian warganya Juliana Marins di Gunung Rinjani, Lombok, NTB, pada 26 Juni 2025.

"Karena itu merupakan ranah eksekutif, kami akan mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang perlu dalam menyikapi permasalahan ini," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).

Berkaca dari tragedi kematian Juliana Marins, Puan berharap pemerintah memperkuat standar operasional prosedur (SOP) pendakian gunung. Politisi PDIP tersebut juga meminta peningkatan pelatihan pemandu dan petugas SAR. Hal tersebut dinilai harus dilakukan demi memberbaiki citra Indonesia di mata internasional.

"Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya demi melindungi nyawa manusia, tetapi juga menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang profesional dan aman," kata Puan.

Selain itu, Puan menyinggung ketersediaan alat dan teknologi yang mendukung evakuasi di kawasan pegunungan. Nantinya, kata Puan, Kementerian Pariwisata dapat melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kehutanan.

Dia kembali menekankan keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama dalam setiap wisata, bukan hanya sekadar slogan semata.

"Ini adalah tanggung jawab nyata yang harus dijaga dengan dukungan sumber daya manusia terlatih, fasilitas memadai, serta protokol yang kuat dan transparan," kata Puan.

Juliana Marins, pendaki asal Brasil, ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang dalam pendakian di Gunung Rinjani.

Tragedi Juliana Marins sempat viral di media sosial dan memicu simpati luas, termasuk tuntutan agar pemerintah bertanggung jawab penuh. Namun, pemerintah menegaskan bahwa semua prosedur telah dijalankan sesuai standar keselamatan dan hukum.