Rakornas BIG, AHY: Tata Ruang Harus Jadi Panglima Pembangunan Nasional

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berbasis data akurat dan mutakhir dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

AHY menyampaikan apresiasi kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) atas keberhasilannya menyusun peta skala besar 1:5000 untuk seluruh wilayah Sulawesi. Menurutnya, capaian ini merupakan tonggak penting dalam mewujudkan tata ruang yang terintegrasi.

"Ini pekerjaan tidak ringan, dan juga tidak murah," ujar AHY seusai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BIG di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Ia menambahkan, BIG harus menjadi referensi utama dalam penyediaan informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional ke depan.

Menurut AHY, pembangunan infrastruktur harus selalu diawali dengan perencanaan ruang dan wilayah yang matang. Ia menggarisbawahi bahwa banyak kepentingan saling bertemu di tengah pertumbuhan penduduk, menyempitnya lahan, serta tuntutan menjaga ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan.

“Hutan-hutan kita juga harus tetap dilindungi karena kita juga ingin menjaga keseimbangan alam, mencegah dampak krisis lingkungan. Sekaligus kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk melalui industri dan hilirisasi,” jelasnya.

AHY juga menyebut, kebutuhan hunian masyarakat harus dipenuhi tanpa mengabaikan keberlanjutan ekologi. Dalam hal ini, RDTR menjadi titik temu antara kebutuhan pembangunan dan konservasi.

“Oleh karena itu, tata ruang harus menjadi panglima pembangunan. Dan tata ruang yang baik diawali dengan fondasi informasi geospasial yang dijalankan oleh teman-teman BIG,” tegasnya.

Ia menyatakan pentingnya membangun sinergi antara berbagai pihak, termasuk Bappenas sebagai lembaga perencana pembangunan nasional, serta lembaga dan kementerian lain yang berperan mengawal pembangunan.

“Pengawalan pembangunan tentunya tidak terlepas dari peran birokrat, dari pengawak pembangunan yang ada di berbagai lini. Kehadiran kita di sini menunjukkan bahwa ini harus kita kawal bersama-sama,” kata AHY.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa meski wilayah Sulawesi telah selesai dipetakan dalam skala besar, daerah lain di Indonesia juga tengah diproses. Beberapa wilayah sudah rampung, sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

“Ini pekerjaan yang tidak mudah karena melibatkan teknologi dan juga anggaran tidak sedikit. Jadi memang harus bertahap,” ungkapnya.

Namun, AHY menyatakan optimisme terhadap upaya percepatan, termasuk melalui kerja sama internasional. Salah satunya melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang bekerja sama dengan Bank Dunia.

“Tujuannya mempercepat hadirnya peta-peta skala besar 1:5000 yang sangat dibutuhkan para perencana pembangunan, pengambil kebijakan, termasuk para investor. Karena dengan peta skala besar itu, kita bisa menyusun rencana tata ruang yang sangat dibutuhkan,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala BIG Aris Marfai menyampaikan, dalam tiga tahun ke depan, pemerintah akan mengejar penyelesaian pemetaan wilayah di luar Sulawesi. Dengan dorongan dan arahan dari Kementerian IPK serta Bappenas, BIG diharapkan mampu menuntaskan peta skala besar sebagai landasan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Dalam tiga tahun ke depan kita akan kejar untuk sisa kekurangan selain dari Sulawesi. Tentu dengan dorongan dari Kementerian IPK dan juga Bappenas dalam mengarahkan kami, BIG, dalam melakukan pemetaan 1 banding 5.000 di sisa daerah Indonesia," tutupnya.