Prabowo: Beras Oplosan Rugikan Negara Rp 100 Triliun Tiap Tahun

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, praktik curang beras oplosan telah merugikan negara hingga hampir Rp 100 triliun setiap tahun. Mengetahui hal tersebut, Prabowo mengaku prihatin sekaligus marah.

Kepala negara membayangkan, jika praktik beras premium dioplos dibiarkan, maka kerugian negara akan makin membengkak. Dalam perhitungannya, ia menyebut kerugian negara bisa mencapai Rp 1.000 triliun dalam 5 tahun akibat beras oplosan.

"Saya katakan kurang ajar itu, serakah. Beras biasa diganti bungkusnya, dibilang premium, kekayaan kita hilang Rp 100 triliun tiap tahun, Rp 100 triliun, gimana tidak mendidih kita dengar itu saudara-saudara, Rp 100 triliun! Berarti kalau saya biarkan ini terus dalam 5 tahun, kita akan hilang Rp 1.000 triliun," imbuh Prabowo.

Prabowo menyampaikan hal itu saat berpidato dalam perayaan hari lahir (harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025) malam.

Presiden Prabowo Subianto marah atas kasus beras premium oplosan. Tindakan ini merugikan rakyat dan negara, sehingga pelaku harus dikenakan pidana.

"Itu paket diganti, beras yang disubsidi ini ditempel katanya beras premium harganya tambah Rp 5.000, Rp 6.000. Ini menurut saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana," ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, dengan Rp 1.000 triliun itu seharusnya bisa dimanfaatkan negara untuk melakukan perbaikan sekolah, pesantren, hingga rumah sakit di Indonesia. Oleh karena itu, ia telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk bertindak cepat memberantas pelaku pengoplos demi menyelamatkan kekayaan negara.

"Jadi tidak bisa, saya tidak bisa membiarkan hal ini. Saya sudah beri tugas kepada kapolri dan jaksa agung usut tindak. Usut, tindak, sita," tegas Prabowo.

Prabowo lantas menyinggung Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional. Dalam ayat (3) pasal tersebut memiliki bunyi, yakni bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, negara juga patut menguasai dan mengoptimalkan produksi beras Tanah Air untuk kemudian hasilnya dimanfaatkan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.