Isu Politik-Hukum: Bahlil Bantah Munaslub hingga Kongres PDIP Ditutup

Jakarta, Beritasatu.com - Bantahan Ketua Umum Golkar soal isu akan digelarnya munaslub hingga penutupan kongres PDIP menjadi berita yang mendapat banyak perhatian dalam sehari terakhir. 

Selain itu juga berita soal keberadaan Riza Chalid di Malaysia dan sikap Wamendagri Bima Arya mengenai maraknya pengibaran bendera One Piece jelang perayaah HUT kemerdekaan RI.

Berikut isu politik-hukum terkini Beritasatu.com: 

1. Tolak Munaslub Bahlil, Golkar Jakarta: Halusinasi Politik Murahan

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jakarta menanggapi keras isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang dikaitkan dengan pergantian Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Sekretaris demisioner Golkar Jakarta Basri Baco, menyebut isu tersebut sebagai halusinasi politik dan manuver murahan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Golkar tetap solid.

"Munaslub itu isu murahan yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat Golkar besar dan bersatu," katanya kepada wartawan, Sabtu (2/8/2025).

Basri menegaskan, Partai Golkar tetap solid dari pusat hingga daerah, dan tidak ada alasan sedikit pun untuk menyelenggarakan munaslub.

2. PDIP Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo, Bukan Oposisi

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi menyatakan sikap partai yang mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskan, secara tegas bahwa posisi PDIP sebagai partai politik tidak berada di jalur oposisi, melainkan sebagai penyeimbang.

“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” kata Megawati dalam pidatonya di hadapan ribuan kader dalam acara penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Sabtu (2/8/2025).

3.  Malaysia Tegaskan Tak Akan Lindungi Riza Chalid

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengatakan kabar keberadaan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Muhammad Riza Chalid menjadi perdebatan di parlemen Malaysia.

Dalam sesi tanya jawab di parlemen Malaysia pada Rabu (30/7/2025), muncul penegasan dari Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Alamin yang menjawab pertanyaan anggota parlemen Malaysia Ahmad Fashyal, bahwa pemerintah Malaysia tidak akan melindungi Riza Chalid dari kasus hukum yang menjeratnya.

"MAKI cukup gembira karena keberadaan Riza Chalid jadi perdebatan parlemen Malaysia dan dengan tegas wamenlu Malaysia menegaskan (pemerintah) tidak akan melindungi Riza Chalid," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dikutip dari Antara, Sabtu (2/8/2025).