Rakyat Sibuk Bertahan Hidup, DPR Malah Dapat Tunjangan Rumah

Jakarta, Beritasatu.com - Siang terik di dekat Gerbang Tol Cikupa, Tangerang. Asep (35) mengangkat tinggi-tinggi kantong plastik berisi tahu Sumedang yang ia jajakan. Ayah dua anak itu berdiri di pinggir jalan tol, menanti kendaraan melambat karena kemacetan. Setiap kantong berisi sepuluh tahu dijual Rp 10.000. Dari harga itu, hanya Rp 2.000 yang menjadi penghasilan bersihnya.

“Kalau lagi macet, lumayan laku. Kalau lancar, ya susah,” ujarnya singkat seperti dilaporkan Antara, Rabu (27/8/2025).

Sudah empat tahun Asep menggantungkan hidup dari jalan tol, setelah terkena PHK massal pabrik di kawasan Tangerang. Sehari ia bisa menjual 30-40 kantong tahu, atau hanya sekitar Rp 60.000-Rp 80.000 untuk kebutuhan keluarganya. Persaingan kian ketat, karena jumlah pedagang asongan yang menyebar di pintu tol semakin banyak.

Lesunya ekonomi juga dirasakan Yana (40). Karena warung sembakonya sepi pembeli, ia terpaksa menutup toko sementara dan memilih menjadi pengemudi ojek online. “Ketimbang enggak makan, mending ngojek sementara,” katanya.

Keluhan serupa berserakan di media sosial. Pemilik toko kelontong hingga warung kecil mengaku sulit bertahan karena sepi pembeli. Banyak yang mengeluh modal terbenam dalam barang dagangan. “Aku jualan buat makan, bukan buat kaya,” tulis seorang pemilik toko dalam unggahan TikTok.

Kontras dengan kenyataan di lapangan, anggota DPR kini justru disebut mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan. Alasannya, sejak periode 2024–2029, fasilitas rumah dinas ditiadakan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tunjangan itu hanya diberikan selama satu tahun, untuk menutupi biaya sewa rumah selama lima tahun masa jabatan.

Meski secara hukum merupakan hak anggota dewan, kabar tunjangan rumah menuai kritik luas. Banyak yang menilai pembahasan fasilitas mewah di tengah krisis ekonomi rakyat menunjukkan kurangnya empati.

Artis sekaligus anggota DPR Nafa Urbach bahkan sempat menuai hujatan warganet setelah membela tunjangan rumah dengan alasan jarak tempuh dan kemacetan. Ia kemudian meminta maaf dan berjanji menyalurkan gaji serta tunjangannya untuk guru.

Kesenjangan ini kian terasa. Saat rakyat kecil bertaruh nyawa demi menjual tahu dua ribu perak di jalan tol, para wakil rakyat sibuk mengamankan kontrak rumah puluhan juta.

Andai sehari saja anggota dewan merasakan hidup seperti Asep atau Yana, mungkin mereka akan lebih memahami beratnya mencari nafkah di tengah inflasi, judi online, hingga jeratan pinjol. Pertanyaan yang menggantung apakah mereka benar-benar mewakili rakyat, atau justru semakin jauh dari denyut nadi kehidupan warganya?