Demokrat Ingatkan TNI Soal Keadilan Hukum Kasus Ferry Irwandi

Jakarta, Beritasatu.com - Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi rencana TNI yang berniat melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi, terkait aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.

“Ya lihat kadar hukumnya tentu. Semua memiliki kesamaan di mata hukum,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, jika Ferry terbukti melakukan pelanggaran hukum, aparat memang berkewajiban memprosesnya. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada upaya mencari-cari kesalahan apabila tidak ditemukan unsur pidana.

“Kalau enggak ada indikasi ya jangan dibuat-buat. Namun, kalau memang ada indikasi ya silakan tegakkan hukum,” tegasnya.

Herman menambahkan, semua warga negara, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. “Hukum tidak tumpang pilih. Hukum didasarkan kepada siapa pun,” ujarnya.

Sebelumnya, Satuan Siber (Satsiber) TNI melakukan kunjungan ke Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait hasil patroli siber. Dalam pertemuan itu, TNI menyampaikan adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan Ferry Irwandi.

Dansatsiber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring memimpin langsung kunjungan bersama sejumlah pejabat TNI, yang disebutnya sebagai ajang silaturahmi sekaligus konsultasi hukum.