Babak Baru RUU Perampasan Aset: Masuk Prolegnas DPR 2025

Jakarta, Beritasatu.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi diusulkan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025 setelah dilakukan perubahan. RUU ini akan diajukan sebagai usul inisiatif DPR dan dibahas di Komisi III DPR.

Dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025), Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyampaikan ada tiga RUU baru yang masuk dalam Prolegnas prioritas 2025. Tiga RUU tersebut adalah RUU Perampasan Aset, RUU Kamar Dagang Industri, dan RUU Kawasan Industri.

Bob menegaskan, RUU Perampasan Aset ditetapkan sebagai inisiatif DPR dan saat ini tak lagi menimbulkan polemik di publik. “Jadi tahun 2025 ini tetap inisiatif DPR. Perdebatan di pemerintah sudah selesai, sekarang menjadi ranah DPR,” ujarnya.

Menteri Hukum Supratman juga menyatakan pemerintah sepakat dengan usulan tersebut. Ia menegaskan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR secara intensif. “Kami apresiasi DPR yang mengambil alih penyusunan draf RUU ini. Nanti naskah akademik maupun materi RUU bisa kita bahas bersama,” katanya.

Target Rampung Tahun 2025
Bob Hasan menambahkan, meski hanya tersisa empat bulan di tahun ini, RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai pada 2025. Namun ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan. 

“Makna partisipasi publik harus benar-benar terpenuhi. Masyarakat tidak hanya tahu judulnya, tetapi juga memahami isi dari RUU Perampasan Aset,” tegasnya.

Menurut Bob, pembahasan RUU Perampasan Aset akan berjalan paralel dengan revisi KUHAP yang saat ini digodok Komisi III DPR. “Karena perampasan aset berkaitan dengan proses pidana, pembahasan harus berjalan seiring dengan hukum acara pidana,” jelasnya.

Ia memastikan RUU Perampasan Aset tidak menunggu revisi KUHAP rampung, melainkan akan dibahas secara simultan oleh Komisi III DPR untuk mempercepat proses legislasi.