Isu Politik-Hukum Terkini: Reuni 212 di Monas hingga Banjir Sumatera

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah isu politik dan hukum terkini mewarnai 24 jam pemberitaan di Beritasatu.com sejak Senin (1/12/2025) hingga Selasa (2/12/2025) pagi.

Beberapa di antaranya yang menyita perhatian pembaca, yakni reuni akbar 212 yang rencananya akan digelar pada sore ini di Monas, Jakarta Pusat, hingga berbagai polemik yang mengiringi bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera.

5 Isu Politik-Hukum Terkini

Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

1. Reuni Akbar 212 Digelar di Monas, Ini Agendanya

Reuni akbar 212 dipastikan berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12/2025). Juru Bicara reuni 212, Aziz Yanuar menyampaikan seluruh perizinan telah rampung dan panitia kini memasuki tahap akhir persiapan.

“Persiapan masih berjalan, tetapi perizinan sudah beres semua. Alhamdulillah,” ujar Aziz, Senin (1/12/2025).

Acara tahun ini mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah”. Agenda dimulai dengan salat Magrib berjemaah, dilanjutkan zikir, munajat, serta doa khusus bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.

Selain massa dari berbagai daerah, panitia menyebut sejumlah pejabat telah mengonfirmasi kehadiran, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah menteri juga telah diundang.

Reuni 212 merupakan kegiatan tahunan yang digelar sejak aksi besar pada 2 Desember 2016 terkait polemik pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi dan konsolidasi bagi peserta aksi 2016.

2. DPR Todong Menhut Ungkap Data Hulu Sungai dan Reboisasi

Komisi IV DPR menjadwalkan pemanggilan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, pada Kamis (6/12/2025). Rapat tersebut dilakukan untuk meminta paparan lengkap mengenai kondisi hulu sungai, data reboisasi, serta anggaran yang berkaitan dengan mitigasi banjir di Sumatera.

“Kami sudah menyurati Kementerian Kehutanan untuk mempersiapkan data terkait hulu dan daerah aliran sungai, dan juga data tentang reboisasi dan anggaran,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman.

Alex menilai banjir beruntun di Sumatera tidak semata-mata dipicu curah hujan ekstrem. Temuan kayu gelondongan yang terbawa arus, yang videonya sempat viral, dianggap menjadi indikasi kerusakan hulu sungai.

“Dari material yang terbawa, logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah, tetapi ada sesuatu di hulu,” kata Alex.

DPR berharap paparan menhut dapat menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan dan membuka kemungkinan adanya pembalakan liar yang memperburuk banjir.

3. Ridwan Kamil Jalani Pemeriksaan Perdana di Kasus Korupsi BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) pada Selasa (2/12/2025). Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 222 miliar.

“Benar, kami konfirmasi hari ini penyidik menjadwalkan pemanggilan kepada Saudara RK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Penyidik sebelumnya telah menggeledah kediaman RK pada Maret 2025 dan menyita sejumlah barang bukti. Meski proses pengumpulan bukti sudah berlangsung lama, baru kali ini KPK memanggil RK sebagai pihak yang dinilai memiliki informasi penting mengenai skema dugaan korupsi.

4. KPK Periksa Staf KBRI Arab Saudi dalam Kasus Kuota Haji 2024

KPK terus memperluas penyidikan dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024. Penyidik kini berada di Arab Saudi untuk meminta keterangan dari KBRI Saudi dan Kementerian Haji Arab Saudi.

“Penyidik sudah berangkat ke Saudi. Pertama yang dikunjungi itu adalah KBRI Saudi,” ujar Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu.

Kasus ini berfokus pada dugaan penyimpangan pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Kuota tersebut seharusnya mengikuti komposisi 92% haji reguler dan 8% haji khusus, tetapi justru didistribusikan 50%:50% melalui SK Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dari perhitungan awal, potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

5. Gubernur Sumbar Desak Penetapan Bencana Nasional

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta pemerintah pusat menetapkan banjir bandang dan longsor di wilayahnya sebagai bencana nasional. Kerusakan fisik di Sumbar disebut mencapai lebih dari 30.000 bangunan, sementara 13.000 hektare sawah ikut terdampak.

Kerugian sementara diperkirakan menembus Rp 1,2 triliun. Hingga Senin (1/12/2025) sore, tercatat 151 orang meninggal dunia dan 118 orang masih hilang.

“Penanganan bencana ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujar Mahyeldi.

Pemprov Sumbar sedang menyiapkan rencana relokasi warga yang bermukim di wilayah rawan banjir dan longsor. Penetapan status bencana nasional diharapkan mempercepat pemulihan dan koordinasi lintas lembaga.