Politik-Hukum: Pengurus PSI Mundur Massal hingga Brimob Aniaya Siswa

Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik-hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang, Minggu (22/2/2026) hingga Senin (23/2/2026) pagi. Salah satunya terkait pengunduran diri massal puluhan kader dan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Isu politik-hukum lainnya yang menjadi sorotan, adalah desakan agar kasus anggota Brimob menganiaya pelajar MTs hingga tewas di Tual, Maluku diusut tuntas dan pelakunya dihukum berat. 

Simak 5 Top Isu Politik-Hukum Terkini di Beritasatu.com:

1. Puluhan Pengurus DPC PSI Semarang Kompak Mengundurkan Diri

Puluhan kader dan pengurus di 13 DPC PSI Kota Semarang menggelar aksi mengundurkan diri secara serentak di kantor DPD PSI Jawa Tengah, Minggu (22/2/2026) malam. Aksi tersebut digelar sembari menyalakan lilin dan mengumpulkan seluruh atribut partai.

Ketua DPC PSI Semarang Utara, Hanif Nafilah Rozak, mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para pengurus dan kader, terhadap keputusan DPW memberhentikan dan mengganti Ketua DPD PSI Kora Semarang, Bangkit Mahanantyo, tanpa alasan yang jelas.

2. KPK: RUU Perampasan Aset Harus Perkuat Follow The Money Kasus Korupsi

KPK mendukung penuh RUU Perampasan Aset yang dibahas pemerintah dan DPR. Regulasi itu diharapkan bisa memperkuat pendekatan investasi mengikuti aliran uang atau follow the money dalam pemberantasan korupsi.

"RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat pendekatan follow the money, termasuk dalam hal penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Minggu (22/2/2026). 

3. Yusril: Tindakan Brimob Aniaya Siswa MTs Tual di Luar Perikemanusiaan

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra prihatin atas wafatnya Arianto Tawakal (14), siswa MTs di Kota Tual, yang diduga dianiaya oleh seorang anggota Brimob berinisial Bripka MS. Dia menyebut tindakan penganiayaan itu tidak berperikemanusiaan.

“Kalau ada oknum polisi menganiaya seseorang, apalagi tergolong anak yang bukan diduga melakukan kesalahan, maka tindakan itu sungguh-sungguh di luar perikemanusiaan,” kata Yusril, Minggu (22/2/2026).

4. Kapolri Perintah Usut Tuntas dan Hukum Berat Brimob yang Aniaya Siswa

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus anggota Brimob berinisial Bripda MS yang diduga menganiaya siswa Arianto Tawakal hingga tewas di Tual, Maluku.

"Saya sudah perintahkan agar kasus diusut tuntas dan memastikan hukuman setimpal bagi pelaku dan menegakkan keadilan bagi keluarga korban," kata kapolri.

5. Nasdem Usul Ambang Batas Parlemen 7 Persen, Ketua MPR: Terlalu Tinggi

Ketua MPR Ahmad Muzani menilai usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen yang disampaikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), terlalu tinggi bagi partai-partai politik.  

"Saya kira kalau 7 persen ya, memang terlalu tinggi dan itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapai itu," kata Muzani di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Demikian isu politik-hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.