KPK Periksa 22 Saksi Kasus Pemerasan Bupati Pati Sudewo

Rabu, 22 April 2026 | 14:31 WIB

Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: DM

URL berhasil di salin.

Bupati Pati nonaktif, Sudewo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 12 Februari 2026. (Beritasatu.com/Yustinus Patris Paat)

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati (nonaktif) Pati, Sudewo. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 22 saksi, mayoritas kepala desa (kades) di Kabupaten Pati.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di kantor Kepolisian Sektor Sumber, Rembang, Jawa Tengah.

KPK Usut Intervensi Lelang dan Aliran Uang Sudewo pada Kasus DJKA

“Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Sumber Rembang,” ujar Budi, Rabu (22/4/2026).

Budi belum memerinci materi pemeriksaan terhadap para saksi. Ia menyebut informasi lebih lanjut biasanya disampaikan setelah pemeriksaan selesai.

Kasus Bupati Sudewo, KPK Periksa Saksi di Mojokerto

Dalam perkara ini, Sudewo diduga melakukan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Ia disebut bersama timnya yang dikenal sebagai “Tim 8” mematok tarif bagi calon perangkat desa.

Besaran tarif yang dipatok berkisar antara Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per orang. Hingga Januari 2026, praktik tersebut diduga telah mengumpulkan dana sekitar Rp 2,6 miliar.

Atas perbuatannya, Sudewo dan tiga tersangka lain disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Usut Uang Pendaftaran Perangkat Desa Terkait Kasus Sudewo

Sudewo membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan pengisian jabatan perangkat desa baru dijadwalkan pada Juli 2026. Menurut dia, belum ada pembahasan formal maupun informal terkait hal itu.

Ia juga menegaskan tidak menerima imbalan apa pun dan mengklaim mendorong pengisian jabatan dilakukan secara objektif dan transparan.

Selain kasus ini, Sudewo juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dalam kasus tersebut, ia terjerat saat menjabat sebagai anggota DPR periode 2019-2024.