Lemhanas: Parpol Belum Serius Cetak Kader Berkualitas

Jakarta - Partai politik dinilai masih gagal untuk melakukan konsolidasi politik dalam mencetak kader-kader berkualitas sebagai calon pemimpin masa depan. Padahal, sosok pemimpin berkualitas sangat dibutuhkan untuk ketahanan nasional.

"Waktu lima tahun menjelang pemilihan yang sudah dekat, ternyata tidak digunakan dengan baik oleh Parpol untuk mengkonsolidasikan kader," kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, bertema "Tantangan Pengelolaan Ketahanan Nasional Menghadapi Pilkada 2018", Rabu (14/3) di Jakarta.

Kondisi itu membuktikan bahwa selama ini tidak ada perubahan dari sisi keseriusan partai politik untuk menjalankan salah satu fungsinya, yakni melakukan rekrutmen politik. Padahal, fungsi rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi terpenting parpol di dalam sebuah negara demokrasi.

"Parpol masih begitu-begitu saja, akhirnya saat mendekati pemilu tergopoh gopoh tidak punya kader. Partai masih belum sadar melakukan introspeksi mengapa tidak bisa menampilkan kader-kader dalam menghadapi pemilu," ucap Agus.

Akibat minimnya upaya rekrutmen politik, tidak heran calon pemimpin yang muncul akan itu-itu saja, baik itu dalam perhelatan demokrasi Pilkada maupun Pilpres. Minimnya kader berkualitas juga mengakibatkan Indonesia sulit untuk mengembangkan diri.

Dalam Pilpres 2014, seluruh partai politik peserta pemilu hanya memunculkan dua calon presiden dan wakil presiden. Kondisi yang sama besar kemungkinannya juga akan terjadi di Pilpres 2019.

Dirinya mengingatkan, munculnya dua calon di Pilpres 2014 sudah cukup untuk membelah masyarakat dan hingga kini memunculkan kelompok-kelompok fanatik di tengah masyarakat. Kondisi yang sama, kemungkinan besar juga akan terjadi di 2019.

"Jika calon hanya muncul dua calon, masyarakat kita bisa terbelah seperti yang terjadi di 2014. Muncul kelompok-kelompok fanatik yang berlangsung sampai saat ini," ujarnya.

Agus menilai, masih maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan aparat penegak hukum juga merupakan bukti nyata masih mahalnya ongkos berpolitik di Indonesia. Kondisi tersebut sekaligus juga membuktikan masih maraknya politik uang.

"Masih maraknya kasus OTT dapat menjadi indikator masih maraknya politik uang di Indonesia. Juga membuktikan masih mahalnya biaya politik, Sistem pendanaan parpol masih belum jelas. Kita masih lambat untuk belajar hakekat politik," ujarnya.

Di sisi lain, dalam perhelatan pesta demokrasi kali ini juga masih dikhawatirkan adanya ancaman penggunaan isu-isu primordial seperti isu agama, suku, golongan dan lain-lain. Karena itu, semua pihak harus terus menyadari pentingnya nilai-nilai Pancasila yang mengakomodasi berbagai perbedaan yang ada.