Dewas Berharap Putusan MK Soal Penyadapan dan Penyitaan Perkuat Kerja KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dewas Berharap Putusan MK Soal Penyadapan dan Penyitaan Perkuat Kerja KPK

Rabu, 5 Mei 2021 | 11:33 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Dewas memberikan izin tertulis kepada lembaga antikorupsi terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Dewas berharap putusan MK tersebut memperkuat kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Dewas tentu menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Dengan tidak adanya keharusan minta izin Dewas, semoga saja bisa meningkatkan kinerja penindakan KPK," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (5/5/2021).

Hal senada dikatakan Ketua Dewas, Tumpak Hatorangan Panggabean. Dengan putusan MK, kata Tumpak, Dewas tidak akan lagi menerbitkan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

"Tentunya kita harus menghormati putusan MK yang sejak diucapkan telah mulai berlaku dan selanjutnya Dewas tidak menerbitkan izin sadap, geledah dan sita lagi. Tiga tugas lain dari Dewas tetap dilaksanakan secara efektif," kata Tumpak.

Tumpak mengaku belum mengetahui sejauh mana pengaruh putusan itu terhadap kerja KPK. Namun, Tumpak berharap putusan itu semakin memperkuat kerja KPK dalam menindak korupsi.

"Tentang apakah KPK akan menjadi lebih kuat dengan dicabutnya tugas Dewas memberikan izin tersebut, tentunya kita lihat dalam pelaksanaannya ke depan. Harapannya tentu akan lebih baik," katanya.

Diketahui, MK mencabut kewenangan Dewas KPK untuk memberikan izin tertulis kepada pimpinan KPK jika melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. MK mengatakan KPK cukup hanya memberitahukan kepada Dewas jika melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Hakim konstitusi Aswanto menyampaikan sejumlah alasan MK mencabut izin tertulis dari Dewas tersebut. MK, kata Aswanto, mengakui bahwa Dewas KPK sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi, namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk di dalamnya ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang (hak privasi), yang merupakan bagian dari tindakan pro-justitia.

Namun, tindakan tersebut tidak harus mendapat izin dari Dewas karena Dewas bukanlah aparat penegak hukum. Bahkan, MK menyebut izin Dewas merupakan bentuk intervensi terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum. Selain itu, izin dewas tersebut merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan pro-justitia yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pakar Hukum Nilai Tuntutan Mati Terdakwa Asabri Tidak Tepat

Pakar hukum pidana Nur Basuki Minarno menilai tidak tepat jaksa menuntut pidana mati terdakwa perkara korupsi Asabri, Heru Hidayat.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Besok, Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, Bandar Udara (Bandara) Tebelian Sintang, di Kalimantan Barat, siap diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (8/12/2021)

NASIONAL | 7 Desember 2021

Pengembangan SDM Jadi Kunci Keberhasilan RB

Salah satu tujuan pembangunan Presiden Joko Widodo di periode kedua ini adalah memajukan kualitas SDM dan reformasi birokrasi.

NASIONAL | 7 Desember 2021

MAKI Apresiasi Jaksa Tuntut Mati Terdakwa Korupsi Asabri

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengapresiasi tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi ASABRI, Heru Hidayat oleh kejaksaa

NASIONAL | 7 Desember 2021

Hakim MK Arief Hidayat Terpilih sebagai Ketua Umum PA GMNI

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI).

NASIONAL | 7 Desember 2021

Saksi Sebut Angin Prayitno Sosok Sederhana 

Taufan Arif Nugroho saksi perkara suap pengurusan pajak menyebut mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno yang menjadi terdakwa merupakan sosok sederhana. 

NASIONAL | 7 Desember 2021

Beasiswa S2 ke Jepang Dibuka, Ini Persyaratannya

Ajinomoto Foundation kembali memberikan beasiswa program pascasarjana (post-graduate) kepada mahasiswa Indonesia.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Jangan Tergesa-gesa Buka Sekolah dengan Kapasitas Normal

Kemendikbudristek diingatkan untuk tidak tergesa-gesa dan mempertimbangkan kembali rencana pembukaan sekolah dengan kapasitas normal pada Januari 2022

NASIONAL | 7 Desember 2021

Muktamar NU Tetap Digelar 23-25 Desember di Lampung

PBNU memutuskan Muktamar ke-34 NU tetap digelar pada 23-25 Desember di Lampung. Hal ini menyusul dibatalkannya PPKM level 3 menjelang libur Nataru. 

NASIONAL | 7 Desember 2021

Jaksa KPK Dalami 81 Bidang Tanah Milik Eks Pejabat Pajak

Jaksa KPK mendalami 81 bidang tanah yang diduga milik mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji yang menjadi terdakwa perkara suap pajak.  

NASIONAL | 7 Desember 2021


TAG POPULER

# Gelombang Ketiga Covid-19


# Investor Milenial


# Darmawan Prasodjo


# Houston Rockets


# Massindo Group



TERKINI
Holding Danareksa Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Holding Danareksa Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

EKONOMI | 33 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings