Dewas Berharap Putusan MK Soal Penyadapan dan Penyitaan Perkuat Kerja KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dewas Berharap Putusan MK Soal Penyadapan dan Penyitaan Perkuat Kerja KPK

Rabu, 5 Mei 2021 | 11:33 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Dewas memberikan izin tertulis kepada lembaga antikorupsi terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Dewas berharap putusan MK tersebut memperkuat kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Dewas tentu menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Dengan tidak adanya keharusan minta izin Dewas, semoga saja bisa meningkatkan kinerja penindakan KPK," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (5/5/2021).

Hal senada dikatakan Ketua Dewas, Tumpak Hatorangan Panggabean. Dengan putusan MK, kata Tumpak, Dewas tidak akan lagi menerbitkan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

"Tentunya kita harus menghormati putusan MK yang sejak diucapkan telah mulai berlaku dan selanjutnya Dewas tidak menerbitkan izin sadap, geledah dan sita lagi. Tiga tugas lain dari Dewas tetap dilaksanakan secara efektif," kata Tumpak.

Tumpak mengaku belum mengetahui sejauh mana pengaruh putusan itu terhadap kerja KPK. Namun, Tumpak berharap putusan itu semakin memperkuat kerja KPK dalam menindak korupsi.

"Tentang apakah KPK akan menjadi lebih kuat dengan dicabutnya tugas Dewas memberikan izin tersebut, tentunya kita lihat dalam pelaksanaannya ke depan. Harapannya tentu akan lebih baik," katanya.

Diketahui, MK mencabut kewenangan Dewas KPK untuk memberikan izin tertulis kepada pimpinan KPK jika melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. MK mengatakan KPK cukup hanya memberitahukan kepada Dewas jika melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Hakim konstitusi Aswanto menyampaikan sejumlah alasan MK mencabut izin tertulis dari Dewas tersebut. MK, kata Aswanto, mengakui bahwa Dewas KPK sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi, namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk di dalamnya ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang (hak privasi), yang merupakan bagian dari tindakan pro-justitia.

Namun, tindakan tersebut tidak harus mendapat izin dari Dewas karena Dewas bukanlah aparat penegak hukum. Bahkan, MK menyebut izin Dewas merupakan bentuk intervensi terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum. Selain itu, izin dewas tersebut merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan pro-justitia yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Jadwalkan Periksa 2 Konsultan Pajak Tersangka Kasus Suap Pajak

KPK) menjadwalkan memeriksa partner konsultan pajak Foresight Consulting, Ryan Ahmad Ronas, dan konsultan pajak Agus Susetyo, Rabu (5/5/2021)

NASIONAL | 5 Mei 2021

Juragan 99 Berikan Bantuan Ambulans Gratis bagi Warga

Gilang Widya Pramana, melalui program perusahaan J99Corp menyediakan dua ambulans gratis yang bisa digunakan oleh para warga sekitar.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Ganjar Dukung Langkah Gibran Copot Oknum Lurah yang Terlibat Pungli

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendukung langkah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mencopot oknum lurah yang melakukan pungli di Gajahan.

NASIONAL | 5 Mei 2021

ICJR: Pencabutan Kewenangan Dewas KPK Jadi Momentum Revisi KUHAP

ICJR menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dianggap tepat

NASIONAL | 5 Mei 2021

Survei Kemhub Ungkap 18 Juta Orang Masih Berencana Mudik

"Setelah dilakukan pelarangan (mudik) turun menjadi 7%. Itu pun cukup banyak, 18 juta,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

NASIONAL | 5 Mei 2021

Cegah Pemudik, Mulai Besok Kepolisian Gelar Operasi Ketupat 2021

Kabarhakam Polri, Komjen Pol Arief Sulistyanto menjelaskan, mulai besok, Kamis (6/5/2021), pihaknya sudah akan menggelar operasi ketupat 2021

NASIONAL | 5 Mei 2021

Pengamat Ingatkan Penegak Hukum Mengenai UU 2/2020

Penegak hukum diminta untuk tidak meluputkan hal sangat penting yang mendasari dan menjiwai turunnya Perppu dan Undang-undang nomor 2 tahun 2020.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Kepolisian Tambah Titik Penyekatan Mudik, Mulai Berlaku Besok

Kepolisian menambah jumlah titik penyekatan di sejumlah daerah dalam menghadapi adanya kemungkinan pemudik yang nekat pulang ke kampung halaman

NASIONAL | 5 Mei 2021

Gelar Operasi Ketupat, Polri Dirikan 381 Pos Penyekatan

Polri bersama TNI, dan Pemda siap menggelar Operasi Ketupat 2021 dalam rangka operasi kemanusiaan dan pengamanan Idulfitri 1442 Hijriah.

NASIONAL | 5 Mei 2021

2 Terdakwa Penyuap Eks Mensos Juliari Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Pengadilan Tipikor Jakarta akan menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 dengan terdakwa Harry Van Sidabukke

NASIONAL | 5 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS