Setara Institute Harap Jokowi Perkuat Politik Kemajuan HAM
Jumat, 10 Desember 2021 | 20:14 WIB
Jakarta, Beritasatu.com- Setara Institute dalam ringkasan eksekutif indeks kinerja hak asasi manusia (HAM) 2021 berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat politik kemajuan HAM. Caranya, yaitu melalui program yang terukur dan kebijakan pro HAM.
"Presiden Jokowi perlu meneguhkan kembali janji politiknya untuk pemenuhan HAM dengan memperkuat politik kemajuan HAM melalui pengarusutamaan program-program yang terukur dan kebijakan-kebijakan yang pro HAM," ujar Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani melalui keterangan tertulis, Jumat (10/12/2021).
Ismail mengatakan rekomendasi kedua adalah Setara Institute mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk terus mengambil langkah strategis dalam percepatan penuntasan pelanggaran HAM berat, terutama pada kasus Paniai yang telah masuk dalam proses penyidikan.
"Rekomendasi ketiga, presiden bersama dengan DPR segera menuntaskan agenda pembahasan berbagai rancangan undang-undang yang berperspektif HAM seperti RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, serta mengagendakan perubahan atas UU ITE dan UU Cipta Kerja yang telah terbukti menjadi alat penderogasian hak-hak konstitusional warga negara," ujarnya.
Rekomendasi keempat, yaitu Jokowi harus memastikan jalannya pengarusutamaan prinsip toleransi dalam setiap lini penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif.
"Rekomendasi kelima, lembaga HAM nasional mengupayakan peningkatan kinerja dalam pelindungan, pemajuan, dan penegakan HAM sesuai dengan mandat kelembagaan yang diamanahkan undang-undang dan mengupayakan berbagai terobosan baru atas sejumlah kebuntuan penanganan pelanggaran HAM," ujarnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




