RUU TPKS Dinilai Harus Dibahas Mendalam

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS dinilai harus dibahas secara mendalam. Dinamika memang mewarnai perumusan RUU TPKS. Diharapkan RUU TPKS nantinya dapat menjadi payung hukum untuk melindungi seluruh masyarakat dari kekerasan seksual.

"Setelah rapat Panja RUU TPKS yang digelar Sabtu (2/4/2022), tim perumus tentu diharapkan bisa memperdalam pembahasan dan jangan terburu-buru disahkan," kata Aktivis Perempuan Mahardhika, Vivi Widyawati, Senin (4/4/2022).

Diketahui, Badan Legislasi DPR masih mematangkan pembahasan daftar inventarisasi masalah sebelum nantinya dibahas dalam rapat pleno. Vivi menyatakan dari awal pembahasan, RUU ini memang sangat dinamis dan banyak mengalami capaian. Walau masih ada beberapa yang diperjuangkan, tetapi saat ini sudah terdapat delapan bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya hanya ada lima.

Baca Juga: RUU TPKS Disahkan Sebelum 14 April

"Yang dulu lima pasal, sekarang sudah ada tambahan dua pasal baru, yaitu pasal perbudakan seksual dan pemaksaan perkawinan. Ini sebuah capaian yang progresif," ucap Vivi.

Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) Titi Anggraini turut mengapresiasi komitmen dan kerja keras DPR untuk menuntaskan RUU TPKS. Titi melihat perkembangan positif berupa diakomodasinya substansi yang cukup progresif dan menunjukkan keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual.

"Diperluasnya ruang lingkup kekerasan seksual dari semula lima bentuk menjadi lebih lengkap cakupannya, dimasukkannya korporasi sebagai pelaku, serta pengakuan terhadap pendamping korban merupakan perkembangan positif dari dinamika pembahasan RUU TPKS," kata Titi.