KPK Ungkap Modus Korupsi dalam Penerbitan WTP

Dijelaskan Ipi, opini WTP sering dimanfaatkan untuk mendongkrak citra kepala daerah sebagai modal di pilkada berikutnya. Terkait itu, KPK memandang audit sebagai hal fundamental dalam sistem akuntabilitas dan integritas supaya pihak auditor baik sektor publik maupun swasta dapat memiliki andil dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Ade Yasin Diduga Suap Pegawai BPK agar Pemkab Bogor Raih WTP

Melihat pentingnya andil para pihak tersebut, KPK mendorong penguatan peran audit dalam pemberantasan korupsi sebagai salah satu dari empat isu prioritas yang dibahas dalam forum Anti Corruption Working Group (ACWG) G-20. KPK mendorong agar badan audit sektor publik dan swasta dapat berperan nyata dalam pemberantasan korupsi.

"Antara lain dengan memperkuat kapasitas badan pemeriksa dan auditor dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan korupsi. Selain itu juga memperkuat kerja sama antara badan pemeriksa, internal audit, lembaga anti korupsi atau penegak hukum dan lembaga terkait lainnya," tutur Ipi.