Kurang Rp 4,36 Triliun, Tahapan Pemilu di 2022 Bakal Tidak Optimal

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 pada 2022 bakal tidak berjalan optimal. Hal ini karena KPU masih kekurangan anggaran sebesar Rp 4,36 triliun untuk menjalani tahapan-tahapan Pemilu di tahun 2022.

"KPU akan melakukan optimalisasi anggaran pada tahapan-tahapan yang telah disetujui dalam tambahan anggaran, walaupun pemenuhan kebutuhan anggaran tidak maksimal," ujar Hasyim saat konferensi pers di Ruang Media Center KPU, Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2022).

Baca Juga: Respons Pesan Puan, KPU Siap Optimalkan Anggaran Pemilu 2024

Hasyim mengatakan KPU telah mengusulkan total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tahapan tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun. Dalam DIPA KPU tahun 2022, tutur Hasyim, telah teralokasi anggaran sebesar Rp 2,45 triliun sehingga KPU mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun.

Kemudian, kata Hasyim, KPU mengusulkan kekurangan anggaran KPU tahun 2022 dan telah disetujui oleh Komisi II DPR dan dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Berdasar hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan KPU pada 26 Juli 2022, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor 5-336/AG/AG.5/2022, tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp 1,24 triliun.

"Jadi, total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.698.001.830.000. Total anggaran KPU tahun 2022 tersebut sama dengan 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan," jelas Hasyim.

Baca Juga: KPU Ingatkan Parpol soal Kelengkapan Dokumen Pendaftaran

KPU, kata Hasyim, memberikan beberapa catatan atas kekurangan anggaran tersebut. Pertama, dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi informasi bakal tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu pada 2022 karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen dari kebutuhan yang diusulkan.

KPU mengusulkan anggaran sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi informasi sebesar Rp 4,02 triliun. Namun, terealisasi hanya sebesar Rp 692 juta (17,21 persen) atau masih kurang Rp 3,33 triliun.