Bamsoet Soroti Burden Sharing, Utang, hingga Defisit APBN

Jakarta, Beritasatu.com- Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) usul agar kebijakan burden sharing (berbagai beban) tidak hanya dilakukan melalui sisi moneter, melainkan diperluas ke dunia usaha. Hal ini dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang

"Defisit anggaran juga harus kembali ke angka kurang 3% pada tahun 2023, ini menjadi tantangan utama, karena kondisi pemulihan yang tidak menentu," kata Bamsoet dalam Pidato Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).

Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan. "Sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan re-alokasi anggaran secara tepat diperlukan," ucap Bamsoet.

Di samping itu, ia meminta pemerintah menyusun strategi jangka panjang perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun ke depan. Kemudian pada saat yang bersamaan memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.

Ia menjelaskan pembayaran kupon dan utang jatuh tempo pemerintah, akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar US$ 21,6 miliar per bulan.

"Lebih lanjut, posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli ini, lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional," ucapnya.

Dalam catatannya, suasana global semakin tidak menentu. Pasalnya, saat ini semua negara tengah berupaya memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Namun fase ini kembali terganggu oleh munculnya dinamika global, seperti konflik Rusia Ukraina serta perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok.

"Kemudian risiko ketegangan baru di Selat Taiwan serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi," tutur Bamsoet.