DPR Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Bentrok di PT GNI

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah segera turun tangan menangani bentrok di industri pengolahan nikel PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang menewaskan dua pekerja. Menurut Handoyo, langkah pemerintah ini penting untuk mencegah dampak negatif bentrokan PT GNI itu kepada iklim investasi di Indonesia.

"Pemerintah pusat harus turun tangan, karena saya berharap agar kasus ini tidak memunculkan kekhawatiran kepada iklim investasi di Indonesia," ujar Handoyo di Jakarta, Senin,(16/1/2023).

Handoyo mengaku khawatir bentrok tersebut bisa menganggu iklim invetasi di Indonesia. Untuk itu, kata dia, perlu diambil langkah antisipatif agar efeknya tidak terlalu besar dan meluas.

"Salah satu caranya diinvestigasi menyeluruh dan harus ada yang mempertanggung jawabkan (bentrokan)," tegas Handoyo.

Handoyo berharap investigasi tersebut bisa membuka secara terang benderang dan menyeluruh terkait bentrok itu. Investigasi tersebut, kata dia, seharusnya bisa mengungkapkan mulai dari peran serta sisi perusahaan dan serikat pekerja atas isu-isu yang berkeliaran di sana selama ini.

"Lalu bagaimana kita mengedepankan asas kekeluargaan. Sebaiknya kita cooling down dulu di sana sambil mempercayakan penuh investigasi yang dilakukan pihak kepolisian," kata Handoyo.

Berdasarkan data kepolisian, bentrokan antara pekerja di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/1/2023) menewaskan dua orang pekerja dan sembilan lainnya mengalami luka-luka parah. Polda Sulawesi Tengah juga sudah menahan sekitar 70 orang terkait kerusuhan yang terjadi di PT GNI tersebut. Penahanan dilakukan Polda Sulteng sebagai langkah pengusutan aksi anarkistis tersebut.