Apabila Kabinet Jokowi Mengambil Kebijakan Ini, Maka Pro Daerah

Jumat, 24 Oktober 2014 | 18:51 WIB

Penulis: Hiz | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di halaman Wisma Negara, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10) malam. Presiden Joko Widodo memastikan susunan kabinetnya sudah final. Namun, Jokowi masih menunggu balasan surat dari DPR untuk mengumumkan susunan kabinetnya. (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Jakarta - Pembangunan nasional juga berarti pembangunan daerah. Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan gagal kalau pembangunannya hanya bertumpu di pusat saja.

Menurut anggota DPR Fraksi PKS, Agus Purnomo, kabinet Jokowi akan nampak pro daerah apabila kebijakannya sebagai berikut.

Pertama, merevisi Undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jokowi harus berani mengubah skema dengan lebih menitikan keuangan berputar di daerah. Misalnya, selama ini pajak perorangan, kata Agus, langsung naik ke pusat. Sedangkan daerah hanya mendapatkan bagi hasil dari sewa tanah.

"Apakah pajak perorangan tetap naik ke pusat? Misalnya Bekasi kena limbahnya, tetapi pajak buruh semuanya ke pusat. Tidak ada untuk Bekasi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (24/10).

Selain itu, terkait postur kabinet. Kalau kabinet Jokowi cukup besar belanja modalnya untuk daerah, kabinet ini bisa dikatakan pro daerah. Misalnya anggaran untuk kementerian pedesaan cukup besar dibanding anggaran kementerian lain yang bersifat nasional.

Terakhir adalah bagaimana menteri keuangannya. Menteri keuangan akan menentukan UU desa dan rumus bagi hasil. "Kalau menteri keuangan tidak oke, itu macet semua," imbuhnya.