Pasca Kongres PDIP, Pemerintah Harus Hentikan Intrik Politik

Jakarta - Anggota Biro Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hamid Basyaib mengatakan, pasca Kongres PDIP yang berlangsung di Bali, sudah saatnya pemerintah menghentikan intrik politik yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan untuk menyejahterakan rakyat.

"Kalau kita periksa, itu lebih banyak power sharing atau gesek-gesekan yang tidak ada kaitannya dengan menyejahterakan rakyat, yang sudah seharusnya menjadi bisnis utama pemerintah," katanya saat diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/04).

Menurut Hamid, keadaan yang terjadi sejak presiden Joko Widodo membentuk kabinetnya, merupakan ironi yang terjadi di pemerintahan.

"Isi politik itu jadinya untuk politik itu sendiri. Ironis. Sebetulnya itu politik yang hampa dan kosong. Sudahlah Bu Mega, pasca kongres ini stop intrik-intrik yang tak perlu," ujarnya.

Peneliti dari Populi Center, Nico Harjanto mengatakan hubungan partai dengan pemerintah harus diperbaiki.

"PDIP harus jadi partai pelopor, jangan hanya KPK (Kekuasaan, Posisi, Kekayaan), itu tidak akan membuat perubahan banyak dan ini harus disadari sebelum disadari sebelum kembali ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," katanya.

Sebagai partai pengusung pemerintah, lanjut Nico, sudah seharusnya PDIP bukan hanya sebagai partai yang hanya menyalahkan pemerintah, tetapi juga setelah itu menawarkan ideologi baru untuk membantu pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.