Mensesneg: Belum Ada Rencana Pencabutan Revisi UU KPK dari Prolegnas

Selasa, 23 Februari 2016 | 23:26 WIB

Penulis: Carlos KY Paath | Editor: FER

URL berhasil di salin.

Ketua DPR Ade Komarudin (kanan) bersama Presiden Joko Widodo (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, 22 Februari 2016. (Antara/Puspa Perwitasari)

Jakarta – Rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah ditunda. Penundaan berdasarkan kesepakatan rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pimpinan DPR serta perwakilan seluruh fraksi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/2).

Sejumlah pihak berharap, revisi UU KPK dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, mengatakan, belum ada arah revisi UU KPK dicabut.

"Belum ada pembicaraan ke situ (revisi UU KPK dicabut Prolegnas)," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2).

Dia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah bersama DPR masih perlu melakukan sosialisasi ke publik. "Kesepakatan kemarin mendengar lebih banyak lagi dari masyarakat terus kemudian kalaupun kesepakatan 4 poin itu adalah semangatnya untuk penguatan KPK yang jelas tidak dibahas saat ini," ujarnya.

Adapun keempat poin tersebut yakni pembentukan dewan pengawas (dewas), pengangkatan penyidik independen, penyadapan atas izin dewas serta penerbitan SP3.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, mengatakan, penundaan revisi sebagai bentuk pematangan pemahaman, khususnya bagi pihak yang menolak.

"Nanti akan diundang pihak pihak yang menyatakan itu apa pelemahan, itu diundang tapi harus berbasis intelektual tidak emosional tapi kita lihat ke kepentingan lebih baik," kata Yasonna, Senin (22/2).