KPU DKI Diminta Lakukan Pemetaan TPS Rawan Banjir

Jakarta - Meski pemilihan gubernur (Pilgub) DKI 2017 masih cukup lama, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI membuat pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan banjir.

Agar disaat musim penghujan nanti, tidak mengganggu kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pilgub DKI 2017.

Pimpinan Bawaslu DKI Jakarta, Achmad Fachrudin, mengatakan, dalam menentukan lokasi TPS, sebaiknya Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak hanya memperhatikan batasan maksimal jumlah pemilu dan aksesibilitas pemilih.

"Melainkan juga harus mampu memperhatikan lokasi TPS itu rawan banjir atau tidak. Makany aperlu dilakukan pemetaan TPS rawan banjir," kata Fachrudin, Senin (29/8).

KPU DKI, lanjut dia, harus mampu mengantisipasi kemungkinan terburuk saat pemungutan suara. Salah satu diantaranya adalah terjadinya hujan lebat yang terus menerus sehingga menimbulkan banjir. Seperti yang terjadi pada Sabtu (27/8), beberapa kawasan di Jakarta tergenang banjir, termasuk Kemang.

"Hujan deras dapat mempengaruhi rangkaian kegiatan Pilgub DKI. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Serta ancaman terhadap proses dan hasil Pilgub yang menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar rupiah," ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, KPU DKI harus membuat petunjuk teknis tentang langkah-langkah dan skenario yang harus dilakukan PPS dan petugas KPPS untuk mengantisipasi segala hal saat pemungutan dan penghitungan suara.

"Setelah ada pemetaan TPS rawan banjir, KPU DKI harus mensosialisasikan hasil pemetaan tersebut kepada seluruh pihak, termasuk masyarakat atau pemilih yang tinggak di kawasan rawan banjir," paparnya.