Lembaga Survei Harus Bisa Pertanggungjawabkan Hasil Surveinya

Jakarta - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Yunarto Wijaya menegaskan bahwa setiap lembaga survei harus bisa mempertanggungjawabkan hasil surveinya. Apalagi, kata dia ketika hasil survei tersebut dirilis ke publik.

"Sekali merilis hasil survei ke publik, berarti data itu sudah milik publik sehingga publik bisa meminta pertanggungjawaban dan lembaga survei harus bisa mempertanggungjawabkannya," ujar Yunarto di Jakarta, Rabu (5/10).

Yunarto mengakui bahwa semua lembaga survei dibayar baik oleh partai politik, pasangan calon, donatur atau oleh lembaga survei itu sendiri untuk kepentingan marketing. Karena itu, kata dia sulit mengukur kredibilitas lembaga survei hanya dari siapa yang mendanainya atau membayarnya.

"Semua survei merupakan pesanan dari kandidat untuk mendapatkan data atau dari lembaga survei itu sendiri untuk kebutuhan marketing. Jangan sampai survei pesanan atau dibayar bukan untuk mencari data, tetapi hanya untuk mempengaruhi opini publik," tandas Direktur Eksekutif Charta Politika ini.

Yunarto yakin publik akan mudah menilai mana data bohong dan mana data yang benar ketika lembaga survei merilis hasil surveinya. Menurut dia, pada akhirnya lembaga survei yang berbohong secara bisnis dan etika akan tutup dengan sendiri dan ditinggal publik dan kliennya.

"Terbukti dalam Pilpres 2014 kemarin, ada dua lembaga survei yang akhirnya ditutup karena melakukan pelanggaran. Satu mengundurkan diri dan satu diberhentikan," ungkap dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam survei, lembaga survei harus menggunakan metodologi yang jelas dengan melampirkan data-data yang sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, kata dia lembaga survei juga harus melampirkan sumber dananya.

"Hal penting yang lain adalah kesiapan lembaga survei ketika merilis hasil surveinya karena harus bisa mempertanggungjawabkan ke publik bagaimana metode dan segala macamnya sehingga menghasil survei demikian," pungkas dia.