Isu Dinasti Politik Minim di Ajang Pilkada Serentak 2017

Jakarta - Kalangan pegiat demokrasi dan anti-korupsi menyayangkan minimnya gaung isu dinasti politik dan korupsi di ajang pilkada serentak 2017. Padahal, kedua isu tersebut sangat urgen dan krusial dalam melahirkan pemimpin dan membangun demokrasi yang berintegritas dan berkualitas.

"Hal ini berbeda dengan pilkada serentak 2015 di mana isu dinasti politik menjadi topik yang diperbincangkan di pilkada bahkan calon kepala daerah yang terkait dinasti politik didorong agar tidak dipilih," ujar Direktur Eksekutif Lima Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk "Hati-Hati: Politik Dinasti Rawan Korupsi" di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/12).

Selain Ray, dalam diskusi tersebut hadir juga Peneliti Perludem Fadhli Ramadhani (Perludem), Koordinator IBC Roy Salam, Penggiat Anti Korupsi Jamil Mubarok, peneliti ICW Donal Faridz dan peneliti Formappi Lucius Karus.

Ray menilai, salah satu sebabnya adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan politik dinasti dalam pilkada dan diperbolehkannya eks narapidana koruptor untuk kembali mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Di Pilkada serentak 2015, kata Ray, dinasti politik menjadi pertimbangan pemilih untuk memilih calon kepala daerah.

"Kalau sekarang isu dinasti politik dan korupsi tidak lagi diperbincangkan. Orang juga mungkin berpikir bahwa pilkada belum efektif mencegah pemimpin koruptor sehingga jadi pesimis, apalagi ada putusan MK. Padahal, kedua isu ini sangat penting karena dengan mencegah dinasti politik, maka bisa juga mencegah korupsi," terang Ray.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai, isu dinasti politik di Pilkada saat ini tidak menjadi pusat perhatian publik karena bermunculan isu-isu seksi lain seperti SARA yang sesungguhnya tak bersentuhan langsung dengan kebutuhan publikasi akan hadirnya sosok pemimpin yang bersih.

Padalah, kata Lucius, penyakit birokrasi pemerintahan kita saat ini adalah korupsi. Penguasa selalu punya keinginan untuk mempertahankan status quo agar kejahatannya saat memerintah tetap terjaga.

"Oleh karena itu ada kepentingan untuk memilih calon pemimpin dari keluarga atau kekerabatan demi memudahkan upaya menjaga diri dari upaya pembongkaran kasus-kasus penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukannya saat menjabat," ungkap Lucius.

Situasi parpol yang oligarkis, kata dia memudahkan para elit untuk mendorong calon dari keluarganya. Dengan demikian sangat mudah bagi rejim yang korup menutup kejahatan mereka.

"Itulah bahaya dinasti politik Dalam pilkada kita. Dinasti politik hanya sarana bagi kekuasaan korup untuk melanggengkan budaya korup. Namun, hal ini jauh dari perhatian masyarakat," terang dia.

Hal senada juga diamini oleh Koordinator IBC Roy Salam. Menurut Roy, pilkada DKI Jakarta telah menyedot perhatian seluruh rakyat Indonesia termasuk rakyat di 101 daerah yang akan menggelarkan pilkada serentak 2017. Padahal, pilkada DKI Jakarta saja belum menunjukkan kontestasi yang berkualitas untuk membangun DKI Jakarta.

"Kita lihat masyarakat di 101 daerah lebih banyak membicarakan pilkada DKI Jakarta, dibandingkan pilkada di daerahnya sendiri. Isu yang dibicarakan pun bukan program atau visi-misi calon, tetapi lebih pada isu-isu SARA. Dalam konteks itu, kita yakin mereka juga tidak berbicara soal dinasti politik dan korupsi dalam konteks pertarungan elektoral,"jelas Roy Salam. (YUS)