ICW Dukung KPK Usut TPPU Wawan

Jakarta- Indonesia Corruption Wacth (ICW) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Tubagus Chaeri Whardana (TCW) alias Wawan.

Koordinator ICW, Ade Irawan mengatakan, dalam kasus pencucian uang, penyamaran biasanya jadi satu dari beberapa fase pencucian uang. Karena itu, kata dia, penting bagi KPK untuk terus mengungkap keberadaan aset dan siapa yang ikut menikmati. "KPK harus mengusut tuntas pencucian uang Wawan ini," katanya, di Jakarta, Jumat (6/1).

Ia menambahkan korupsi yang dilakukan pejabat publik dan memiliki politik dinasti, tidak hanya merugikan negara, tapi juga warga setempat. "Korupsi jelas merugikan warga negara, dalam kasus Wawan, tentu saja merugikan warga Banten," tegas Ade.

ICW menilai, KPK sudah sepantasnya mengembangkan lebih jauh kasus TPPU Wawan, karena sudah terlihat siapa saja yang dijadikan perantara aliran uang. "Kemudian aliran uang dalam bentuk apa saja, tinggal bagaimana KPK dengan sigap mengembangkan kasusnya," kata Ade.

Ade mengingatkan, masyarakat Banten harus melawan korupsi. "Kenapa keluarga Atut maju terus di Pilkada Banten, karena akses terhadap sumber daya akan lebih mudah ketika berkuasa. Apalagi keluarga Atut kan keluarga pengusaha," ujarnya.

Berdasarkan temuan ICW dan sejumlah lembaga, dalam kurun waktu tiga tahun yakni antara 2011-2013 di dua instansi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Bina Marga serta Tata Ruang Provinsi Banten, perusahaan milik keluarga Atut mendapat 52 proyek dengan nilai Rp 723,4 miliar.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan KPK pada Kamis (5/1), memeriksa empat orang swasta dan satu notaris yakni Lioe Seng Tjin, H Epi Suparya, Siti Halimah alias Iim, Untung (notaris) dan Yayah Rodiah. "Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus TPPU TCW (Tubagus Chaeri Wardhana)," katanya.