DPR Minta Tindak Pengusaha Bus dan Perbaiki Manajemen Jalan di Puncak

Senin, 24 April 2017 | 16:24 WIB
MS
FB
Penulis: Markus Junianto Sihaloho | Editor: FMB
Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mengecek kondisi bus HS Transport yang menyebabkan kecelakaan maut di jalur Puncak.
Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mengecek kondisi bus HS Transport yang menyebabkan kecelakaan maut di jalur Puncak. (Antara)

Jakarta - ‎Kecelakaan beruntun yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia di kawasan Puncak, Bogor, beberapa waktu lalu, menimbulkan keprihatinan Komisi V DPR. Mereka meminta perusahaan bus pariwisata untuk lebih disiplin lagi dalam masalah pemilihan pengemudi dan perawatan kendaraanya.

‎"Setiap kecelakaan pasti ada sebabnya. Kalau bukan karena human error, masalahnya ada pada kendaraan transportasinnya," kata Moh. Nizar Zahro, Anggota Komisi V DPR, Senin (24/4).‎

Terlebih lagi dalam kecelakaan tersebut, diketahui sopir bus pariwisata tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Karenanya, dia mengimbau agar perusahan transportasi tidak hanya mengejar keuntungan dan mengesampingkan keselamatan dan pelayanan penumpang.

"Perlu untuk ditindak tegas juga pelaku usaha transportasi bus pariwisata itu. Agar menjadi pelajaran bagi pelaku usaha transportasi lainnya," papar politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Nizar yang juga ketua umum Pengurus Pusat (PP) Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra ini menjelaskan, selain pengemudi yang tidak mengantongi SIM, ternyata kecelakaan beruntun tersebut dikarenakan kendaraan busnya mengalami rem blong.
‎‎
Selain itu, Nizar menuturkan kondisi jalan di wilayah Puncak memang padat. Sehingga perlu dipikirkan manajemen baru jalan tersebut sehingga jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas diminimalisir.

"Ketika liburan jalan menuju puncak Bogor seringkali macet. Memang untuk jalannya butuh untuk dilebarkan atau dibangun rute lain menuju atau keluar Puncak Bogor," jelasnya.

"Sehingga selain tidak macet, ketika terjadi kecelakaan, tidak beruntun seperti yang saat ini terjadi dan mengakibatkan korban meninggal dunia."‎‎

Komisi V DPR pun berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kota Bogor berkoordinasi dan mencari solusi alternatif. Pihaknya sebagai anggota komisi yang membidangi masalah infrastruktur siap untuk membantu sesuai kewenangan yang dimiliki.‎

"Kami akan dukung bila ada perbaikan ini," imbuhnya.‎





Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon