Pemerintah Akan Pulangkan Warga Pendatang di Tembagapura

Jakarta – Pemerintah akan mengembalikan para pendatang yang berada di Distrik Tembagapura, Timika, Papua ke daerah asalnya. Hal itu supaya tempat tersebut tidak dijadikan lokasi pendulang emas yang kemudian menjadi lokasi penyanderaan.

"Yang dari Jawa akan dikembalikan ke Jawa. Yang dari berbagai daerah di Papua akan dikembalikan ke suku-suku aslinya sehingga nantinya tinggal hanya suku Amungme," kata Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, Pertahanan dan Kemananan (Polhukam) Wiranto di Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (20/11).

Wiranto didampingi Kapolri Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius dan Menkominfo Rudiantara.

Wiranto menjelaskan jika pendatang dibiarkan kembali, wilayah tersebut akan menjadi rebutan. Begitu masyarakat masuk dalam jumlah yang banyak, kelompok kriminal separatisme bersenjata kembali melakukan aksi penyanderaan. Tujuannya agar menarik perhatian pemerintah dan dunia internasional bahwa Papua sebagai daerah rawan. Mereka juga ingin meraih keuntungan dari wilayah tersebut.

"Wilayah itu cukup terpencil, terisolasi. Jangan membayangkan seperti wilayah di Jawa. Kelompok kriminal separatisme bersenjata mengancam rakyat, memalak rakyat, menyandera rakyat pakai senjata. Di benak mereka juga ada instrumen separatisme," jelas Wiranto.

Menkominfo Rudiantara mengemukakan pemulangan para pendatang di Tembagapura itu dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Hal itu karena terkait dengan masalah sosial masyarakat.

"Nanti Kementerian PMK yang koordinir. Tunggu dari mereka aja," kata Rudiantara.

ebagaimana diketahui, tim terpadu yang terdiri dari TNI dan Polri mengevakuasi warga nonPapua yang berdomisili di Desa Banti dan Desa Kimbely, Timika. Sebagian warga yang dievakuasi telah kembali ke kelurga setelah diserahkan ke paguyuban. Ada juga yang kembali ke pulau Jawa.

"Sebagian masih menunggu transportasi ada juga yang diberikan pelayanan akibat kondisi yang memerlukan penanganan pemerintah daerah," kata Kapolda Papua Irjen pol Boy Rafli Amar. SP/R-14