Hasrat Muhaimin Bisa Ganggu Stabilitas Koalisi Pemerintah

Jakarta - Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengemukakan berbagai survei terkini masih menunjukkan bahwa nama Jokowi bersaing dengan Prabowo sebagai bakal calon presiden yang paling diinginkan. Meskipun angkanya fluktuatif, kecenderungannya konstan bahwa elektabilitas Jokowi sejauh ini merupakan yang tertinggi.

Namun, terdapat empat faktor penting yang berkemungkinan menggerus dukungan terhadap Jokowi jika tidak ditangani secara dingin, terukur, dan tepat sasaran.

Faktor pertama adalah politik kebencian dan politik insinuasi. Merujuk situasi politik nasional sejak akhir 2017, gejala politik kebencian berbasis identitas masih merupakan ancaman terbesar yang dapat berdampak pembelahan sosial. Agitasi Amien Rais tentang partai Allah dan partai setan, misalnya, tampak diarahkan untuk menciptakan pembelahan semacam itu.

"Politik insinuasi juga dimanfaatkan untuk mengganggu kenyamanan kekuasaan. Pernyataan Prabowo tentang elite goblok bermental maling, misalnya, tampak memancing reaksi yang berlebihan dari pihak pemerintah," kata Arif di Jakarta, Jumat (20/4).
‎

Faktor kedua, jelas Arif, adalah kemampuan komunikasi politik pemerintah yang cenderung kurang efektif. Desakan Jokowi agar para menteri aktif menyampaikan hasil pembangunan, misalnya, menunjukkan kekurangan tersebut sehingga tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah belum selaras dengan tingkat elektabilitas Jokowi.

Faktor ketiga adalah sikap politik PKB, PAN, dan Demokrat. Hasrat Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapres dapat mengganggu soliditas koalisi pemerintah, sementara PKB sendiri belum kunjung menegaskan dukungan terhadap pencalonan kembali Jokowi sebagai presiden. Sedangkan PAN terus-menerus memainkan ‘politik dua kaki’ dengan memanfaatkan pendekatan lunak Jokowi terhadap partai yang didirikan Amien Rais tersebut. Akan halnya Partai Demokrat, dukungan partai ini amat menentukan dinamika hubungan Jokowi dan SBY yang cenderung fluktuatif; sementara hubungan yang merenggang berpeluang menjadi ganjalan politik.

"Faktor keempat adalah kemungkinan terjadinya blunder politik oleh PDIP. Sebagai partai pendukung pemerintah, kasus korupsi yang melibatkan politikus PDIP atau pernyataan politik kontra-produktif yang disampaikan politikus partai banteng tersebut dapat memberi efek kejut negatif bagi dukungan politik terhadap Jokowi," tutup Arif.