Bawaslu Proses 35 Kasus Politik Uang

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu sedang memproses 35 kasus politik uang pada masa tenang dalam Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah. Politik uang ini merupakan pelanggaran terbanyak yang ditemukan Bawaslu.

"Sampai dengan saat ini, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten dan Kota sedang memproses kasus politik uang," ujar Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Sarinah, Jakarta, Rabu (27/7).

Kasus politik uang terbanyak, kata Ratna terjadi di Sulawesi Selatan sebanyak 8 kasus, disusul Lampung dan Sumur masing-masing 7 kasus, Jawa Tengah 5 kasus, Sulawesi Barat dan Banten masing-masing 2 kasus.

"Di Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing terjadi satu kasus," ungkap Ratna.

Sementara Anggota Bawaslu lain Mochammad Afifudin mengatakan 35 kasus tersebut merupakan temuan Bawaslu sajak masa tenang sampai hari pemungutan suara. Kasus politik uang di masa kampanye, kata Afifudin sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

"Sudah ada yang ditindaklanjuti (politik uang masa kampanye) dan bahkan ada yang divonis bersalah karena politik uang. Tetapi, pelanggarannya tidak terstruktur, sistematis dan masif sehingga tidak sampai mendiskualifikasi pasangan calon," ungkap dia.

Temuan Dugaan Pelanggaran di Masa Tenang
1. APK masih terpasang di masa tenang: 17 kasus
2. Netralitas ASN: 4 kasus
3. Penyelenggara tidak netral: 2 kasus
4. Terlambat laporkan dana kampanye: 2 kasus
5. Black campaign: 5
6. Kampanye di luar jadwal: 5 kasus
7. Politik uang: 35 kasus