BPN Ancam Tuntut Lembaga Survei, Persepi: Bisa Merusak Iklim Demokrasi

Jakarta, Beritasatu.com - Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menanggapi BPN Prabowo-Sandi berniat menuntut lembaga survei yang menyajikan hasil survei berbeda dengan Pilpres 2019. Persepi menilai orang yang menyampaikan ancaman itu sebagai pihak yang tak mengerti ilmu tentang riset.

Jubir BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengatakan pihaknya akan mencatat lembaga survei yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan selisih di atas 20 persen. BPN akan menuntut lembaga survei itu jika hasilnya tidak sama dalam Pilpres 2019.

"Kalau ada lembaga-lembaga survei yang berani bilang Jokowi unggul 20 persen, tapi nanti Kalau nanti tidak sama di atas 20 persen, berarti ada yang salah dengan metodelogi lembaga survei itu," kata Andre.

Menanggapi komentar Andre, anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk mengatakan survei yang dilakukan sebelum hari pencoblosan sebatas perkiraan. Prediksi itu dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data yang bisa dipakai sebagai indikator dan variabel tertentu.

Menurut Hamdi, survei sebelum pemilu berbeda dengan hasil hitung cepat atau quick qount. Hamdi mempertanyakan jika ada pihak yang akan menuntut lembaga survei jika hasilnya berbeda dengan Pilpres 2019. Menurutnya tak ada yang bisa menjamin pendapat masyarakat tidak berubah selama pengambilan data survei sampai pencoblosan.

Lebih jauh Hamdi mengatakan ancaman yang disampaikan BPN terhadap lembaga survei akan merusak iklim demokrasi di Indonesia. Dia meminta semua pihak yang ingin mengkritisi lembaga survei untuk membuka forum ilmiah.

Lihat video: