Bawaslu: Ada Beban Psikologis Polisi Bubarkan Kampanye Petahana

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan mengemukakan, ada beban psikologi dari aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) ketika hendak membubarkan kampanye pasangan calon (Paslon) petahana atau incumbent di berbagai daerah. Padahal, kampanye yang digelar telah melanggar aturan terutama terkait protokol kesehatan.

"Dalam praktik di lapangan, di daerah-daerah tertentu, ketika ada petahana, aparat kepolisian dan satpol PP seperti ada beban psikologis, meskipun sudah dinyatakan ini bersalah, mari kita bubarkan," kata Abhan di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Akibat kondisi tersebut, kata Abhan, yang terjadi di lapangan saling lempar tanggung jawab. Pada ujungnya, Bawaslu daerah diminta membubarkan sendirian. Padahal dalam aturan, pembubaran kampanye yang melanggar aturan adalah tugas bersama.

"Seakan-akan ya sudah Bawaslu saja yang bubarkan. Kami sampaikan, tidak mungkin Bawaslu bisa bubarkan sendiri. Apalagi menghadapi massa 500 orang hingga 1.000 orang," jelasnya.

Menurut Abhan, polisi sudah ada Maklumat Kapolri yang menyebutkan bila terjadi kerumunan maka harus dibubarkan. Kemudian ada Inpres nomor 6 Tahun 2020 tentang penanganan Covid 19.

"Dalam Inpres itu, sudah ada semua tugas dari Polisi, Bawaslu, Kemdagri dan lembaga lain dalam menjalankan protokol kesehatan. Berbagai aturan itu hendaknya bisa berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing," tegasnya.

Abhan menambahkan tindakan tegas berupa pembubaran sangat diperlukan manakala terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Hal itu, bertujuan mencegah penyebaran Covid-19 akibat kerumunan massa saat kampanye.

"Pencegahan kita harapkan efektif. Kalau tidak dibubarkan, akan banyak yang terpapar Covid-19 karena terjadi kerumunan. Apa salahnya kita bubarkan untuk menghindari, sekaligus mencegah penyebaran Covid-19," tutup Abhan.