Marzuki Alie Kesal Kunjungan Luar Negeri DPR Dikritik Terus
Selasa, 11 September 2012 | 15:26 WIB
Ketua DPR Marzuki Alie beralasan anggaran kementerian untuk perjalanan luar negeri lebih besar dibandingkan DPR.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menilai kunjungan luar negeri DPR selama ini terlalu dikritik secara besar-besarkan dibandingkan kunjungan luar negeri yang dilakukan pihak kementerian.
Menurut Marzuki, anggaran kementerian untuk perjalanan luar negeri lebih besar dibandingkan DPR. "Masih banyak anggaran kementerian, berapa puluh miliar untuk perjalanan luar negeri, DPR hanya sekian miliar kok direpotin, kan ini untuk rakyat," kata dia, di Jakarta, hari ini.
Marzuki menilai moratorium kunjungan kerja DPR sebenarnya sudah dilakukan. Namun, lanjut dia, moratorium terkait kunjungan yang bersifat legislasi itu masih diperlukan.
Ditambahkan Marzuki, sebelumnya pada awal DPR periode 2009-2014 jumlah rencana kunjungan luar amat banyak. Namun kemudian pimpinan Dewan melakukan pengetatan.
"Pimpinan mengambil kebijakan bahwa yang boleh ke luar negeri hanya yang berkaitan dengan pembahasan UU, dalam kaitan pengawasan tidak ada lagi, lalu apa hasilnya, itu yang ditanyakan oleh masyarakat, itu hasilnya UU yang kami sahkan," tandas Politikus Demokrat itu.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menilai kunjungan luar negeri DPR selama ini terlalu dikritik secara besar-besarkan dibandingkan kunjungan luar negeri yang dilakukan pihak kementerian.
Menurut Marzuki, anggaran kementerian untuk perjalanan luar negeri lebih besar dibandingkan DPR. "Masih banyak anggaran kementerian, berapa puluh miliar untuk perjalanan luar negeri, DPR hanya sekian miliar kok direpotin, kan ini untuk rakyat," kata dia, di Jakarta, hari ini.
Marzuki menilai moratorium kunjungan kerja DPR sebenarnya sudah dilakukan. Namun, lanjut dia, moratorium terkait kunjungan yang bersifat legislasi itu masih diperlukan.
Ditambahkan Marzuki, sebelumnya pada awal DPR periode 2009-2014 jumlah rencana kunjungan luar amat banyak. Namun kemudian pimpinan Dewan melakukan pengetatan.
"Pimpinan mengambil kebijakan bahwa yang boleh ke luar negeri hanya yang berkaitan dengan pembahasan UU, dalam kaitan pengawasan tidak ada lagi, lalu apa hasilnya, itu yang ditanyakan oleh masyarakat, itu hasilnya UU yang kami sahkan," tandas Politikus Demokrat itu.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
PM China Li Qiang Temui Sederet CEO AS, Siapa Saja?
INTERNASIONAL
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
PM China Li Qiang Temui Sederet CEO AS, Siapa Saja?




