Pemanggilan Kapolda soal Pertambangan Ilegal ke DPR tidak Strategis

Seharusnya rapat gabungan DPR melibatkan pemerintah daerah.

Dikumpulkannya para Kapolda dalam pertemuan gabungan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III dan Komisi VII DPR tentang pernambangan ilegal, dianggap tidak strategis.

Pasalnya, kelemahan dan potensi penyelewengan pertambangan ditengarai justru berawal dari pembuatan kebijakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Mestinya, kalau Kapolda yang dipanggil, kasih tahu Kapolda yang mana yang melanggar," kata anggota Komisi III DPR, Taslim Chaniago dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), saat rapat gabungan di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (5/12).

Menurut Taslim, seharusnya yang dikumpulkan terlebih dahulu adalah pemerintah daerah yang berurusan langsung dengan para pelaku tambang.

Soalnya, rapat dengan para Kapolda, menurut Taslim pula, pihak DPR tidak akan bisa menghasilkan keputusan strategis.

"Kebangkrutan negara ini ada pada kebijakan," kata dia. "Kalau Kapolda melanggar, nanti kita usulkan pecat kepada Kapolri," lanjutnya.

Hari ini, rapat gabungan mengundang Kabareskrim Sutarman beserta sejumlah Kapolda dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara hingga Papua, terkait penanganan pertambangan ilegal.

Pada kesempatan yang sama, juga hadir Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tamrin Sihite. Rapat hari ini dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin.

Aziz Syamsuddin sendiri mengatakan, DPR akan meminta roadmap soal minerba kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Rapat tersebut, kata Aziz, merupakan langkah mengingatkan para aparat, agar tak sungkan menindak para kepala daerah yang turut 'bermain' dalam pertambangan liar.

Apalagi ketika menjelang pemilu dan pemilu kada, praktik pengeluaran izin tambang bakal makin marak, mengingat para kepala daerah membutuhkan dana politik.

"Supaya jangan ada lagi bupati dan kepala daerah yang bermain-main, pada saat mau pilkada keluarkan (izin pertambangan)," kata politikus dari Fraksi Partai Golkar itu.

"Tidak ada kompromi lagi, termasuk (terhadap) anggota dewan yang bermain, termasuk oknum polisi dan oknum purnawirawan polisi, hingga TNI," katanya lagi.

Pada kesempatan selanjutnya, rapat gabungan itu, menurut Aziz, akan mengundang menteri-menteri terkait seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Kehutanan.