KPSI Klaim Ambil Alih Tanggung Jawab PSSI

Keputusan itu diambil dalam kongres yang dilakukan di Jakarta, Senin (10/12) malam hari.

Kepengurusan PSSI hasil Kongres Luar Biasa Ancol pimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti akan mengambil alih tanggung jawab hukum dan finansial PSSI. Klaim itu dilakukan sesuai dengan hasil Kongres yang digelar di Jakarta, Senin (10/12) malam.

Hal itu merupakan salah satu butir hasil kongres yang dihadiri 83 pemilik suara sah (voter) dan para pendukungnya yang digelar di Hotel Sultan Jakarta.

"Kami akan mengambil alih tanggungjawab hukum dan finansial PSSI. Ini merupakan salah satu produk dari kongres yang kami gelar, dan kongres ini kami anggap sah karena dihadiri voter yang sah sesuai isi Memorandum of Understanding," tandas La Nyalla Mattalitti.

Dikatakannya, Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) yang merepresentasikan PSSI-KLB Ancol tetap menggelar kongres atas nama Komite Eksekutif PSSI karena dia bersama tiga anggota Exco lainnya telah diputihkan namanya melalui MoU.

"Kita akan melakukan hal itu (kongres) dengan cara yang baik. Karena kita bukanlah perusuh tapi pihak yang ingin menyelamatkan Indonesia dari sanksi FIFA dan menjalankan roda organisasi PSSI sesuai statuta," ujarnya.

Mengenai kongres itu sendiri, La Nyalla mengatakan, kongres telah tuntas digelar selama sehari dan menghasilkan lima butir keputusan penting mengenai langkah yang harus dilakukan ke depannya.

Diantara keputusan yang telah disepakati oleh seluruh peserta kongres adalah mengambil alih tanggung jawab hukum dan finansial PSSI serta menjalankan roda organisasi PSSI dan kembali berkantor di kantor PSSI pintu X dan XI Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Mengenai keabsahan peserta kongres, La Nyalla menegaskan sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi, bahwa yang hadir di Kongres Jakarta adalah voter yang sah mengacu kepada hasil kesepakatan dan keputusan yang tertuang dalam butir-butir MoU.

Tim Task Force FIFA-AFC mengharuskan kongres digelar dengan dihadiri para voter yang sama dengan Kongres di Solo 9 Juli 2011, dan 83 diantaranya telah turut menghadiri kongres di Hotel Sultan.

Semula, jelang digelarnya kongres tersebut PSSI Djohar Arifin diwajibkan melakukan verifikasi voter secara maraton.

Namun sejak pemerintah (Kemenpora) menegaskan kembali hal itu usai pertemuan 5 Desember, pihak-pihak di PSSI justru menghindar bahkan ketika Plt Kemenpora Agung Laksono berupaya sendiri menghubungi pengurus PSSI.

"Orang di PSSI itu sangat sulit dihubungi sehingga saya sendiri kesulitan melakukan komunikasi dengan mereka. Saya sudah mengejar-ngejar mereka," ujar Agung Laksono pada Minggu lalu.