Komisi IX DPR: Inpres BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pelayanan Publik Tak Diperlukan
Minggu, 27 Februari 2022 | 19:50 WIB
Dengan demikian, ada kewajiban pemerintah untuk menjamin seluruh WNI, termasuk yang tidak mampu bisa menjadi peserta dengan skema PBI. Kewajiban pemerintah atas kepesertaan BPJS Kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah, hal ini tidak kemudian dibebankan kepada masyarakat, apalagi di tengah dampak pandemi yang sudah sangat berat bagi rakyat.
"Kuota PBI wajib segera dipenuhi oleh mereka yang benar-benar tidak mampu. Tekanan ekonomi akibat pandemi itu riil. Amat mungkin justru menambah kuota PBI melihat kondisi riil masyarakat. Cleansing data DTKS di Kemensos harus segera selesai untuk memenuhi kuota PBI, secara adil dan transparan," katanya.
Mufida mengatakan, saat ini pihak yang menentukan kriteria peserta PBI adalah Kemensos. Mufida mengimbau agar kategori soal warga miskin dan nyaris miskin bisa diperbarui dengan kondisi pandemi saat ini.
"Ada warga dalam kategori nyaris miskin akhirnya tidak bisa terkover dalam PBI padahal realitasnya nyaris miskin ini sangat butuh dan tertekan karena pandemi," ujar dia.
"Selain itu, pemerintah bisa memberikan bantuan berupa relaksasi iuran BPJS Kesehatan bagi yang sedang mengalami situasi ekonomi berat, agar keaktifan peserta BPJS Kesehatan tetap hidup. Ability to pay masyarakat sedang menurun," kata Mufida menambahkan.
Menurut Mufida semangat seluruh warga bisa terkover BPJS Kesehatan merupakan hal baik. Namun, ia menyebut waktu munculnya Inpres 1 Tahun 2022 tidak tepat karena bertepatan dengan situasi merebaknya Covid-19 varian Omicron dan kelangkaan minyak goreng, serta bahan pangan seperti tahu tempe dan daging.
"Termasuk kemarin muncul aturan soal pencarian JHT. Setelah protes sana sini oleh publik dan PKS akhirnya direvisi. Publik jangan dihujani dengan kebijakan yang memberatkan dan bertubi-tubi. Kita sepakat semua masyarakat terkover jaminan BPJS, tapi cara dan timing kebijakan untuk menambah kepesertaan bisa lebih baik dengan pendekatan merangkul dibanding membebani," papar Mufida.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA LAINNYA
PM China Li Qiang Temui Sederet CEO AS, Siapa Saja?
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
PM China Li Qiang Temui Sederet CEO AS, Siapa Saja?




