Menkopolhukam: Tidak Ada Peningkatan Status di Papua

Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto memastikan tidak ada peningkatan status di Papua, pascapenembakan terhadap delapan anggota TNI. Status Papua, katanya, tidak dinaikkan menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) tetapi tetap "tertib sipil".

"Enggak ada. Jadi tetap, sekali lagi saya tegaskan tidak ada peningkatan status di Papua," kata Djoko di Istana Presiden, Jakarta, Senin (25/2).

Menurut Djoko, yang terjadi di Papua hanya perubahan standar operasional prosedur (SOP) petugas di lapangan. Perubahan itu adalah hal biasa dalam internal aparat.

"Sekali lagi tidak ada peningkatan status apa pun di Papua. Tapi kalau ada perubahan SOP di dalam pos misalnya, posnya harus dijaga sekian orang, terus harus giliran, dan sebagaianya, itu internal standar operasi. Saya kira biasa itu," ujarnya.

Pada kesempatan itu Djoko pun mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan di Papua.

"Belum ketemu (pelakunya, Red). Aparat TNI dan polisi masih terus memburu pelaku guna dilakukan proses hukum," tegasnya.

Disinggung soal adanya kaitan dengan penembakan dengan proses pilkada Papua, Djoko menegaskan belum ada kesimpulan menuju ke situ. Semua data masih dikumpulkan dan dianalisis.

"Ini kan masih analisa seperti saya sampaikan kemarin. Saya kan bukan menyimpulkan. Dari analisa-analisa itulah nanti kita cari sampai mereka ketemu. Nanti kalau ketemu, baru kita jelaskan kepada publik siapa pelakunya, namanya siapa, kelompoknya siapa, apa latar belakangnya," tuturnya.

Menkopolhukam: Tidak Ada Peningkatan Status di Papua