Disnakertrans Riau Bantah Intervensi Terkait Konflik Internal F-SPTI

Pekanbaru, Beritasatu.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, membantah tudingan mengintervensi terkait konflik di internal DPD Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI). Disnakertrans Riau juga membantah memihak pengurus DPD F-SPTI yang diketuai Kasten Harianja.

Kabid Hubungan Industrial (HI), Devi Rizaldi yang mewakili Kadisnakertrans Riau, Imron Rosyadi ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya menegaskan Disnakertrans Provinsi Riau sama sekali tidak pernah mengintervensi administrasi di Disnakertrans kabupaten/kota apalagi berpihak kepada salah satu kelompok.

"Kita luruskan dulu, pertama Gubernur Riau tidak pernah memberi arahan kepada Kadisnaker. Kadisnaker juga di dalam korespondensi yang ada baik dengan SPTI Kasten Harianja ataupun dengan kementerian, tidak ada arah mengarahkan, itu yang keliru. Opini dan pandangan ini tidak benar, itu yang kita luruskan. Kita punya bukti dokumen yang membuktikan tidak ada satu pun yang mengarahkan ke salah satu pihak," kata Devi Rizaldi, Senin (26/6/2023) sore.

"Apa yang kita lakukan hanya berdasarkan kepada kewenangan kita. Misalnya dalam pergantian kepengurusan, pengurus baru ini memberitahukan kepengurusannya. (Makanya) kita keluarkan informasi bahwa kita sudah menerima pemberitahuan itu," lanjutnya.

Terkait dualisme di tubuh F-SPTI Riau, Devi menegaskan hal itu bukan ranah kedinasan. Disnakertrans Riau juga tidak pernah ikut campur di dalamnya.

"Wilayah Disnaker itu hanya mengurus pekerja yang punya hubungan kerja, kalau soal pembagian wilayah tentu itu internal mereka," tegas Devi.

Tentang pencatatan kepengurusan di daerah atau wilayah, Devi menjelaskan hal itu adalah kewenangan kabupaten/kota. Namun, Disnakertrans kabupaten/kota bingung dan bersurat ke Disnakertrans Riau.

"Terkait kebingungan dari Disnakertrans Kabupaten/kota, mereka bersurat kepada kami terkait apa yang harus dilakukan. Surat itu kita teruskan ke Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan. Mereka (Kemennaker) memberikan jawaban bahwa data-data dari kementerian mungkin baru ada data salah satu pihak," beber Devi.