Pemkab Cirebon Larang Warga Jadi PMI ke Sejumlah Negara di Timur Tengah, Ini Alasannya

Cirebon, Beritasatu.com- Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon melarang warganya untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Negara di kawasan Timur Tengah yang dilarang untuk PMI asal Cirebon bekerja, yaitu Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, Yordania, ljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libia, Maroko, dan Mauritania.

Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto menjelaskan, larangan tersebut terjadi karena masih moratorium. Sementara itu, negara di Timur Tengah yang sudah memperbolehkan PMI masuk yakni Arab Saudi.

"Contoh seperti PMI berangkat ke Irak tidak mungkin, karena di sana ada konflik," kata Novi di Kabupaten Cirebon, Rabu (26/7/2023).

Atas larangan tersebut, Disnaker Kabupaten Cirebon mengimbau kepada seluruh warga yang ingin menjadi PMI untuk mewaspadai modus yang kerap dilakukan oleh para penyedia jasa ilegal.

Menurut Novi, modus yang kerap ditawarkan penyedia jasa ilegal yaitu, menawarkan gaji tinggi, menawarkan proses persyaratan bekerja secara mudah, hingga memalsukan identitas.

"Kalau ada yang menawarkan berangkat menjadi PMI ke negara-negara itu dipastikan itu ilegal," ujar Novi.

Kabupaten Cirebon menjadi salah satu kantong PMI terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) per semester I 2023, jumlah warga Kabupaten Cirebon yang berangkat jadi PMI berjumlah 4.933.

Ribuan warga Kabupaten dan Indramayu menjadi PMI dan memilih 10 negara tujuan, yaitu Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, Singapura, Italia, dan Polandia.

Lima pekerjaan yang diambil oleh para PMI dari Kabupaten Cirebon dan Indramayu ini yakni, pembantu rumah tangga, pengasuh, buruh perkebunan, operator produksi, dan perawat lansia.