RIPPP Mempercepat Kesejahteraan Papua dalam Dua Dekade ke Depan

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi Bidang Pengembangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menyatakan bahwa Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 memiliki potensi untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan di Papua dalam dua dekade mendatang.

"Visi dari RIPPP adalah menciptakan Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera. Misinya meliputi Papua sehat, cerdas, dan produktif," ujar Tri Dewi di Jakarta, Sabtu (8/6/2024).

Ia menambahkan, meskipun terdapat berbagai tantangan pembangunan, RIPPP dapat menjadi pijakan untuk percepatan pembangunan di masa depan. Dengan dukungan sistem informasi, rencana induk ini akan mendukung pembangunan Papua menuju visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Tri Dewi, untuk mewujudkan Papua sehat diperlukan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas serta penerapan budaya hidup sehat di masyarakat. Dengan demikian, pada 2041, diharapkan prevalensi stunting dapat turun hingga di bawah 10 persen, umur harapan hidup meningkat, dan semua kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria.

Selain itu, pelayanan pendidikan yang berkualitas juga penting untuk membentuk individu yang unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas. Harapannya, pada 2041, rata-rata lama sekolah di Papua dapat mencapai 14,59-16,61 tahun.

Untuk menuju Papua produktif, peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing juga diperlukan. Pada 2041, diharapkan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka dapat turun masing-masing menjadi 5,81-2,82 persen, dan 4,11-1,73 persen.

Lebih lanjut Anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya, Otto Ihalauw menyatakan bahwa RIPPP perlu ditindaklanjuti dan diawasi implementasinya. Hal ini menjadi tantangan mengingat masih ada masyarakat yang skeptis.

“Tugas kami adalah menyelaraskan RIPPP dengan tingkat daerah melalui musrenbang. Namun, dalam musrenbang, masyarakat sering merasa kecewa karena pelaksanaan dan penganggaran sering tidak sesuai harapan,” tambahnya.

Salah satu tantangan yang terus ada adalah ketimpangan antarwilayah. Bappenas memastikan bahwa isu ini menjadi perhatian utama dalam kebijakan dan strategi pembangunan yang selaras dengan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.